Nuuk—Greenland, wilayah Arktik yang luas dan berstatus otonom di bawah kedaulatan Denmark, mendadak bergeser dari pinggiran isu internasional ke pusat perhatian global sejak awal Januari. Pemicu utamanya adalah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang semakin terbuka menyerukan agar Amerika Serikat mengambil alih pulau tersebut.

Prospek negara terkuat di NATO mencaplok wilayah milik sesama anggota aliansi mengguncang hubungan Washington dengan sekutu-sekutunya di Eropa. Pernyataan serupa pernah muncul pada 2019 saat masa jabatan pertama Trump, lalu kembali terdengar pada awal periode keduanya pada 2025. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, isu itu dinilai menjadi jauh lebih serius.

Perubahan persepsi itu menguat setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela pada 3 Januari, ketika pasukan AS menyerang ibu kota negara tersebut dan menggulingkan Presiden Nicolás Maduro. Demonstrasi kekuatan militer itu memicu kekhawatiran di Eropa bahwa NATO dapat menghadapi krisis eksistensial, terutama ketika Trump kembali melontarkan gagasan terkait Greenland.

Dalam hitungan hari, Trump sempat mengancam akan memberlakukan tarif terhadap negara-negara Eropa. Ancaman itu kemudian ditarik setelah ia mengumumkan tercapainya sebuah “kerangka kerja” kesepakatan masa depan terkait Greenland. Seiring detailnya terus bermunculan, perhatian beralih pada pertanyaan mendasar: mengapa Greenland begitu penting hingga memicu ketegangan serius dengan Eropa?

Greenland merupakan pulau kaya sumber daya dengan luas sekitar 2,16 juta kilometer persegi. Wilayah ini adalah bekas koloni Denmark yang kini berstatus otonom dan dikenal sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Sekitar 56.000 penduduknya banyak berpindah antarkota menggunakan kapal, helikopter, atau pesawat karena keterbatasan jaringan jalan.

Permukiman mayoritas terkonsentrasi di pesisir barat, termasuk ibu kota Nuuk, dengan rumah-rumah berwarna cerah di antara garis pantai berbatu dan pegunungan di pedalaman. Di luar kawasan perkotaan, Greenland didominasi alam liar; sekitar 81 persen wilayahnya tertutup es. Hampir 90 persen penduduknya berasal dari etnis Inuit, sementara perekonomian setempat selama ini sangat bergantung pada sektor perikanan.

Di Greenland tidak ada kepemilikan tanah secara pribadi. Kondisi ini membuat gagasan memandang wilayah tersebut sebagai properti yang dapat diperjualbelikan terasa provokatif bagi masyarakat setempat, sebagaimana disampaikan pembuat film Greenland, Inuk Silis Høegh.

Penolakan publik terhadap gagasan pengambilalihan oleh Amerika Serikat juga terlihat dari aksi massa. Ribuan orang turun ke jalan di Nuuk untuk memprotes pernyataan Trump, sementara aksi serupa berlangsung di Denmark.

Secara strategis, ada tiga faktor utama—yang kian menonjol akibat krisis iklim—yang membuat Greenland dipandang sangat penting: posisi geopolitik, kekayaan sumber daya alam, dan potensi jalur pelayaran utara.

Greenland terletak di antara Amerika Serikat dan Eropa, serta berada di jalur GIUK Gap, koridor maritim antara Greenland, Islandia, dan Inggris yang menghubungkan Samudra Arktik dengan Atlantik. Posisi ini dinilai krusial untuk mengontrol akses ke Atlantik Utara, baik dari sisi perdagangan maupun keamanan.

Selain itu, Greenland disebut memiliki cadangan minyak, gas, dan mineral tanah jarang yang signifikan. Mineral ini penting bagi ekonomi global karena digunakan dalam produksi mobil listrik, turbin angin, hingga peralatan militer. Isu tersebut menjadi semakin relevan ketika Tiongkok memanfaatkan dominasinya di industri mineral tanah jarang sebagai instrumen tekanan geopolitik.

Mencairnya es Arktik berpotensi membuka akses yang lebih luas terhadap sumber daya, sekaligus membuka peluang jalur pelayaran baru. Namun, tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan regulasi lingkungan membuat eksploitasi sumber daya di Greenland tidak mudah.

Trump meremehkan faktor mineral dan menyatakan, “Kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional, bukan untuk mineral.” Meski demikian, mantan penasihat keamanan nasionalnya, Mike Waltz, menyebut fokus pemerintahan Trump justru berkaitan dengan “mineral penting” dan sumber daya alam.

Persaingan di Arktik pun menguat. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia disebut semakin berkompetisi di kawasan tersebut. Rusia—yang lebih dari seperempat wilayahnya berada di Arktik—memandang kawasan ini vital bagi pertahanannya. Tiongkok juga ikut masuk dengan menyebut dirinya sebagai “negara dekat Arktik” dan mendorong konsep “jalur sutra kutub.”

Di sisi lain, minat Trump terhadap Greenland kembali menguat sehari setelah operasi AS di Venezuela. Ia menyebut Amerika Serikat membutuhkan Greenland “dari sudut pandang keamanan nasional” dan menuding Denmark tidak mampu melindungi wilayah tersebut. Ancaman tarif terhadap sejumlah negara Eropa memicu pertemuan darurat para pejabat Eropa, serta mendorong Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Uni Eropa mengaktifkan instrumen anti-paksaan perdagangan. Parlemen Eropa bahkan sempat memblokir ratifikasi perjanjian dagang AS–Eropa.

Trump kemudian menarik ancaman tarif dan mengumumkan kerangka kerja kesepakatan Greenland setelah bertemu Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Ia menyebut perundingan lanjutan akan ditangani sejumlah pejabat tinggi AS. NATO menyatakan diskusi tersebut akan berfokus pada keamanan Arktik dan mencegah Rusia serta Tiongkok memperoleh pijakan di Greenland.

Langkah Trump itu memicu salah satu krisis internal paling berbahaya dalam sejarah NATO. Ancaman terhadap wilayah anggota lain dan tekanan ekonomi dinilai merusak fondasi aliansi transatlantik. Sebagai bentuk dukungan terhadap Denmark, sejumlah negara Eropa mengirim personel militer untuk latihan bersama di Greenland.

Di Greenland sendiri, rencana Trump nyaris sepenuhnya ditolak. Sekitar 5.000 orang—jumlah signifikan bagi populasi setempat—berunjuk rasa di Nuuk dengan membawa spanduk seperti “Yankee go home” dan “Greenland is already great.”

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebut retorika Amerika Serikat “sama sekali tidak dapat diterima.” Ia menilai, ketika Presiden AS mengatakan “membutuhkan Greenland” dan mengaitkan wilayah itu dengan Venezuela serta intervensi militer, pernyataan tersebut bukan hanya keliru tetapi juga tidak menghormati warga Greenland.

Greenland memiliki sejarah panjang kolonialisme Denmark dan memperoleh pemerintahan sendiri pada 2009, meski kebijakan luar negeri, pertahanan, dan moneter masih dikendalikan Kopenhagen. Walau ada aspirasi menuju kemerdekaan, sebagian besar warga tidak ingin mengganti kepemimpinan Denmark dengan Amerika Serikat.

Di tengah penolakan luas, ada segelintir politisi oposisi yang lebih pro-AS menilai pernyataan Trump tentang hak menentukan nasib sendiri sebagai tawaran besar. Namun, jajak pendapat disebut menunjukkan penolakan yang kuat, baik di Greenland maupun di Amerika Serikat sendiri, terhadap upaya pengambilalihan wilayah tersebut.