Pemerintah menetapkan kenaikan harga LPG non subsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram sejak 18 April. Penyesuaian ini membuat harga LPG 5,5 kg berada pada kisaran Rp107 ribu hingga Rp134 ribu, sementara LPG 12 kg dijual sekitar Rp228 ribu hingga Rp285 ribu. Harga tersebut dapat berbeda-beda di setiap daerah.

Sales Area Manajer Pertamina Kalimantan Tengah, Donny Prasetya, menyatakan kenaikan harga LPG non subsidi merupakan salah satu dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Menurutnya, dinamika global turut memengaruhi penyesuaian harga energi di dalam negeri.

“Dapat kami sampaikan untuk berkaitan dengan kenaikan kerja gas non-subsidi, salah satu penyebabnya adalah dinamika global dan konflik global yang saat ini juga masih berlangsung. Tapi tentunya penyesuaian harga ini sudah setengah tahuan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” kata Donny, Selasa (21/4/2026).

Di sisi lain, warga Palangka Raya, Cyntia Trisetiani Baga, menilai kenaikan harga LPG non subsidi perlu diikuti pengawasan lebih ketat terhadap penjualan LPG bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Ia mengingatkan potensi peralihan konsumsi dari LPG non subsidi ke LPG subsidi jika pengawasan tidak diperkuat.

“Kenaikan harga non-subsidi ini diharapkan pemerintah memantau penjual-penjual gas dan agen-agennya, agar LPG yang subsidi itu lebih tepat sasaran. Karena jika tidak dipantau oleh pemerintah, jangan sampai karena kenaikan harga ini yang tadinya masyarakat beli gas non-subsidi, jadi beralih ke gas subsidi,” ujarnya.

Pihak terkait juga mengimbau masyarakat pengguna LPG non subsidi agar tetap tenang dan menggunakan gas sesuai kebutuhan sehari-hari. Distribusi LPG disebut tetap dijaga agar pasokan bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah, tetap lancar.

Dengan penyesuaian harga ini, pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan distribusi dan penjualan LPG di lapangan agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.