Parlemen Inggris melalui House of Lords menyetujui usulan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Rencana ini muncul setelah Australia lebih dulu menerapkan kebijakan serupa pada akhir tahun lalu.
Persetujuan tersebut menambah tekanan politik terhadap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk mengambil langkah sejalan dengan Australia. Dalam pemungutan suara, House of Lords mengesahkan amandemen yang dipimpin Partai Konservatif dengan 261 suara setuju dan 150 suara menolak.
Amandemen itu diajukan dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Sekolah, meski tidak didukung oleh pemerintah. Kekalahan pemerintah dalam pemungutan suara ini membuat House of Commons harus mempertimbangkan amandemen tersebut.
Tekanan tidak hanya datang dari Partai Konservatif, tetapi juga dari puluhan anggota parlemen Partai Buruh yang mendukung penerapan larangan penuh. Namun, dengan pemerintah yang saat ini masih mengkaji kemungkinan pelarangan melalui konsultasi publik—yang hasilnya dijadwalkan terbit pada musim panas—amandemen yang disahkan House of Lords dinilai kecil kemungkinannya untuk lolos di House of Commons.
Starmer disebut ingin menunggu hasil evaluasi dari kebijakan larangan media sosial di Australia yang mulai berlaku pada Desember lalu sebelum mengambil keputusan serupa di Inggris.
Sementara itu, pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch mendesak Starmer agar segera menerapkan larangan tersebut. Ia menilai penundaan sebagai bentuk kelalaian tugas yang berdampak buruk pada kesehatan mental anak-anak.
Badenoch menyatakan pemerintah harus bergerak lebih cepat meski kebijakan itu sulit diterapkan. Menurutnya, Inggris berisiko mencetak generasi anak-anak yang kesulitan berkonsentrasi dan mengalami tingkat kecemasan lebih tinggi akibat paparan media sosial.
Ia juga membandingkan kebijakan pembatasan usia pada alkohol, usia persetujuan, serta perlindungan di sekolah yang diterapkan untuk melindungi perkembangan otak anak. Namun, menurut Badenoch, logika serupa belum diterapkan secara memadai dalam kebijakan terkait media sosial.
Badenoch meminta perdana menteri menjelaskan langkah konkret dan tenggat waktu kebijakan tersebut. Ia mengutip pernyataan anggota lintas partai di House of Lords, Baroness Kidron, yang mendukung amandemen dan menilai pendekatan Starmer tidak menunjukkan kepemimpinan dan pemerintahan yang tegas.
Usai pemungutan suara, anggota House of Lords dari Partai Konservatif sekaligus mantan menteri pendidikan John Nash mengatakan keputusan tersebut menempatkan masa depan anak-anak sebagai prioritas utama. Ia menyebut langkah itu sebagai awal dari upaya menghentikan dampak buruk media sosial terhadap satu generasi.
Nash juga menyatakan tenaga medis, aparat intelijen, kepolisian, guru, serta ratusan ribu orang tua telah menyerukan tindakan tegas, dan House of Lords telah merespons tuntutan tersebut.
