Jakarta — Pemerintah Indonesia memantau perkembangan krisis politik di Venezuela menyusul kekacauan di Caracas pada 3 Januari, ketika Pasukan Khusus Amerika Serikat menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Keduanya kemudian dibawa ke New York atas perintah Presiden AS Donald Trump dan menghadapi tuduhan federal terkait keterlibatan dalam perdagangan narkoba serta hubungan dengan geng yang ditetapkan sebagai organisasi teroris.
Operasi tersebut memicu kecaman dari sejumlah pemerintahan. Negara-negara di kawasan Amerika Latin, serta sekutu lama Venezuela seperti Rusia dan China, menilai tindakan AS sebagai pelanggaran hukum internasional.
Indonesia turut menyampaikan keprihatinan dan memperingatkan bahwa langkah itu berpotensi menjadi preseden buruk bagi hubungan internasional, sekaligus melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri, Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak dan kehendak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Kemlu juga mendorong semua pihak untuk melakukan dialog, menahan diri, dan sepenuhnya menghormati hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip dalam Piagam PBB serta hukum kemanusiaan internasional. Indonesia menyerukan perlindungan warga sipil, dengan menekankan keselamatan dan kesejahteraan mereka sebagai prioritas di tengah meningkatnya ketegangan.
Di tengah gejolak tersebut, kepentingan utama Indonesia adalah perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Venezuela. Per Senin (5 Januari), Kedutaan Besar RI di Caracas mengonfirmasi 37 WNI dalam kondisi aman, seiring situasi yang disebut mulai stabil setelah Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara Venezuela. KBRI juga menyiapkan rencana kontingensi untuk menjamin keselamatan WNI apabila situasi keamanan kembali memburuk.
Dari sisi pasar keuangan, intervensi AS di Venezuela disebut berkontribusi pada pelemahan rupiah sebesar 15 poin (0,09 persen) pada Senin, dari Rp16.725 per dolar AS menjadi Rp16.740 per dolar AS. Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova, menyatakan konflik tersebut turut memengaruhi penjualan Surat Berharga Negara (SBN), terutama di kalangan investor asing, serta mendorong kenaikan imbal hasil seiring peralihan investor ke aset safe-haven seperti emas dan dolar AS.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai eskalasi politik AS-Venezuela belum berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia, khususnya pasar saham. Menurutnya, reaksi pasar justru menunjukkan sentimen positif. Ia menyebut, bila melihat pasar saham yang menguat, respons tersebut terlihat “agak positif” meski dinilainya tidak lazim.
Secara makroekonomi, Purbaya menilai dampak potensial terhadap Indonesia relatif terbatas karena Venezuela sudah lama tidak aktif di pasar minyak global akibat kapasitas produksi yang terbatas. Sejalan dengan itu, pengamat pasar modal Reydi Octa mengatakan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih didorong sentimen domestik dan regional, bukan konflik AS-Venezuela. Ia menilai pelaku pasar memandang konflik tersebut belum berdampak sistemik pada pasar keuangan global sehingga tidak memicu aksi jual besar.
Menurut Reydi, IHSG ditopang stabilitas makroekonomi domestik, optimisme awal tahun, serta rotasi ke saham sektor energi dan emas yang dinilai diuntungkan oleh ketidakpastian global.
Di sisi energi, Presiden Trump menyatakan AS akan “mengelola” Venezuela hingga transisi yang aman terjadi dan mengambil kendali atas cadangan minyak besar negara itu. Ia juga menyebut perusahaan minyak AS diharapkan menginvestasikan miliaran dolar untuk memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela dan memobilisasi sumber daya yang selama ini belum dimanfaatkan.
Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, diperkirakan mencapai 303 miliar barel. Meski demikian, produksi minyak negara itu saat ini relatif kecil. Pada November, Venezuela memproduksi sekitar 860.000 barel per hari, menurut laporan terbaru International Energy Agency—sekitar sepertiga dari produksi 10 tahun lalu dan kurang dari satu persen konsumsi minyak dunia.
Menanggapi perkembangan tersebut, Indonesia berupaya menambah cadangan minyak nasional dan mengoptimalkan produksi sebagai langkah antisipasi, menurut juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui optimalisasi teknologi dan teknik produksi seperti fracking, enhanced oil recovery (EOR), dan pengeboran horizontal.
Pemerintah juga menawarkan reformasi fiskal, percepatan perizinan, serta peningkatan investasi eksplorasi di wilayah frontier untuk menarik investor hulu migas. Selain itu, pemerintah mengejar peningkatan produksi dengan mengaktifkan kembali 4.500 sumur yang menganggur, sembari terus memantau situasi di Venezuela.
Anggia menyatakan pemerintah belum melihat dampak langsung dari situasi di Venezuela terhadap pasokan maupun harga BBM, mengingat Indonesia tidak mengimpor minyak mentah dari negara tersebut. Ia juga menilai konflik ini belum berdampak signifikan pada harga minyak global atau perdagangan minyak internasional, dengan catatan kondisi Venezuela berbeda dengan produsen minyak di Timur Tengah yang lebih sering memicu fluktuasi harga karena kawasan itu menjadi basis banyak negara anggota OPEC.
Sementara itu, serangan AS ke Venezuela disebut belum memengaruhi operasi PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), subholding hulu internasional Pertamina. PIEP memiliki 71,09 persen saham perusahaan minyak dan gas asal Prancis, Maurel & Prom (M&P), yang memiliki aset di Venezuela.
Manager Hubungan PIEP, Dhaneswari Retnowardhani, menyatakan perusahaan terus berkoordinasi dengan KBRI Caracas sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keselamatan pekerja dan memastikan operasi berjalan normal. PIEP disebut aktif mengakuisisi dan mengelola lapangan minyak dan gas di berbagai negara guna mendukung kebutuhan energi domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk kepemilikan aset migas Pertamina di 10 negara lain di luar Venezuela.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau situasi secara saksama agar dapat mengambil langkah cepat dan tepat dalam mengantisipasi dampak perkembangan geopolitik, termasuk gejolak yang terjadi di Venezuela.
