Pemerintah Jepang menyetujui rencana anggaran pertahanan untuk tahun fiskal mendatang yang nilainya melampaui 9 triliun yen, atau sekitar Rp966 triliun. Rencana ini menjadi rekor tertinggi baru dan memicu kekhawatiran publik di tengah dinamika keamanan Asia Timur.
Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi pada 26 Desember 2025 menyebut peningkatan anggaran tersebut sebagai langkah minimum yang diperlukan karena Jepang menghadapi lingkungan keamanan yang dinilainya paling berat dan kompleks di era pascaperang. Koizumi juga menegaskan tekad Jepang melanjutkan pembangunan militer dan melindungi warganya.
Dalam rencana penguatan itu, Jepang akan memperkuat kemampuan serangan balasan serta pertahanan pantai melalui rudal jelajah dan persenjataan tanpa awak. Strategi keamanan yang diadopsi pada 2022 menyebut China sebagai tantangan strategis terbesar, sekaligus mendorong peran yang lebih ofensif bagi Pasukan Bela Diri Jepang di bawah aliansi keamanan dengan Amerika Serikat.
Rencana anggaran pertahanan tersebut masih memerlukan persetujuan parlemen paling lambat Maret dan menjadi bagian dari anggaran nasional yang lebih luas sebesar 122,3 triliun yen (sekitar Rp13,1 kuadriliun) untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2026. Rancangan anggaran nasional itu naik 9,4 persen dibanding 2025. Peningkatan ini juga menandai tahun keempat dari upaya lima tahun Jepang untuk menaikkan pengeluaran pertahanan hingga 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi menyetujui alokasi lebih dari 970 miliar yen untuk memperkuat kemampuan rudal jarak jauh Jepang. Anggaran tersebut mencakup pembelian rudal permukaan-ke-kapal Tipe-12 yang dikembangkan dan ditingkatkan di dalam negeri senilai 177 miliar yen, dengan jangkauan sekitar 1.000 kilometer.
Gelombang pertama rudal Tipe-12 direncanakan dikerahkan di Prefektur Kumamoto, Jepang barat daya, pada Maret 2026. Jadwal ini disebut setahun lebih cepat dari rencana semula, seiring percepatan pembangunan rudal di wilayah tersebut.
Untuk memperkuat pertahanan pantai, Jepang juga berencana menghabiskan 100 miliar yen untuk mengerahkan drone tanpa awak—udara, permukaan, dan bawah laut—untuk pengawasan dan pertahanan. Sistem yang dikenal dengan nama SHIELD ini dijadwalkan beroperasi pada Maret 2028. Dalam percepatan implementasi, Jepang diperkirakan akan mengandalkan peralatan impor, dengan potensi pengadaan sistem dari negara seperti Turki atau Israel.
Di sisi lain, Jepang disebut mendapat dorongan dari Washington untuk meningkatkan anggaran militernya. Pemerintahan Takaichi menyatakan akan mencapai target belanja pertahanan 2 persen dari PDB pada Maret, dua tahun lebih cepat dari yang direncanakan. Jepang juga berencana merevisi kebijakan keamanan dan pertahanan yang sedang berjalan pada Desember 2026 untuk memperkuat militernya.
Langkah penguatan ini mencakup peningkatan kemampuan ofensif melalui rudal jarak jauh guna menyerang target musuh dari jarak jauh. Kebijakan tersebut dipandang sebagai perubahan besar dari prinsip pasca Perang Dunia II yang membatasi penggunaan kekuatan hanya untuk membela diri. Dalam rencana peningkatan pertahanan lima tahun, Jepang diperkirakan akan menjadi negara dengan pengeluaran pertahanan terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China.
Namun, kritik juga muncul dari kalangan akademisi. Profesor emeritus Universitas Yamaguchi, Atsushi Koketsu, menilai usulan anggaran tersebut mengecewakan karena dianggap tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap kesejahteraan dan stabilitas masyarakat, sementara pengeluaran pertahanan meningkat signifikan.
Reaksi keras datang dari China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menuduh pemerintahan Takaichi mempercepat pembangunan dan perluasan militer sejak menjabat. Lin menyatakan Jepang menyimpang dari jalur pembangunan damai yang selama ini diklaimnya dan bergerak ke arah yang berbahaya.
Pengumuman anggaran ini muncul di tengah meningkatnya perselisihan Tokyo dan Beijing. Ketegangan menguat setelah pernyataan Perdana Menteri Takaichi pada November yang menyebut militer Jepang dapat terlibat jika China mengambil tindakan terhadap Taiwan. Perselisihan juga meningkat bulan ini ketika latihan kapal induk China di dekat Jepang barat daya memicu protes Tokyo, setelah jet tempur China mengunci radar pada pesawat Jepang, yang dinilai sebagai kemungkinan persiapan untuk menembakkan rudal.
