Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) secara resmi mengangkat transisi energi bersih sebagai bagian integral dari diplomasi strategis Indonesia. Kebijakan ini disertai seruan untuk mengkalibrasi ulang kemitraan internasional agar kerja sama yang dibangun bersifat berkeadilan, berbasis teknologi, serta berorientasi pada pembangunan jangka panjang.
Penegasan tersebut disampaikan dalam peluncuran laporan bertajuk Transformative Partnerships for Indonesia’s Clean Energy Transition di Jakarta, Senin (2/3/2026). Laporan itu menempatkan transisi energi bersih tidak hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai pilar pembangunan jangka panjang sekaligus instrumen kebijakan luar negeri Indonesia.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemlu RI, Muhamad Takdir, menyatakan Kemlu perlu memainkan peran koordinatif yang lebih kuat untuk memastikan koherensi antara diplomasi, strategi industri, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, diplomasi transisi energi harus menjamin keadilan, saling menguntungkan, serta memberi dampak pembangunan jangka panjang, terutama bagi negara berkembang yang menghadapi kompetisi global kian ketat.
Laporan tersebut disusun oleh Synergy Policies bersama BSKLN Kemlu RI dan didukung oleh ViriyaENB. Dokumen itu menyoroti tantangan negara-negara berkembang dalam menavigasi transisi energi global di tengah meningkatnya kompetisi geopolitik, termasuk pada isu rantai pasok, mineral kritis, kebijakan industri, dan dominasi teknologi hijau.
Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menekankan bahwa bagi Indonesia, transisi energi bersih berkaitan erat dengan kedaulatan ekonomi dan otonomi strategis. Ia menilai model kerja sama yang hanya berfokus pada investasi belum cukup untuk mendorong transformasi struktural. Menurutnya, ukuran transformasi perlu dilihat dari penguatan kapabilitas domestik, peningkatan nilai tambah produksi, dan daya saing jangka panjang.
Dalam rekomendasinya, laporan tersebut mengusulkan kerangka kemitraan transformatif yang mencakup pengembangan industri bersama, kolaborasi riset terapan, produksi bersama, peningkatan kapasitas tenaga kerja, hingga pembangunan ekosistem industri berkelanjutan. Pendekatan ini disebut selaras dengan diskursus global di berbagai forum multilateral seperti G20 dan ASEAN, termasuk dialog Uni Eropa–Indo-Pasifik terkait transisi energi berkeadilan dan ketahanan rantai pasok.
Senior Advisor Synergy Policies, Marzuki Darusman, menekankan pentingnya pendekatan whole-of-nation dalam tata kelola iklim. Ia menyebut pendekatan tersebut menyelaraskan kebijakan luar negeri, strategi industri, sistem keuangan, serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
Dukungan juga disampaikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Mohamad Fadhil Hasan, yang menyatakan komitmen untuk melibatkan seluruh mitra agar percepatan transisi energi bersih berjalan sejalan dengan target nasional. Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai dukungan penuh Kemlu merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam mewujudkan transisi energi berkelanjutan.
Peluncuran laporan tersebut dihadiri pembuat kebijakan, diplomat, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, asosiasi bisnis termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta asosiasi energi terbarukan seperti Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Hadir pula pelaku sektor manufaktur hijau, pengolahan mineral kritis, pembiayaan berkelanjutan, akademisi, dan media.
Laporan ini dirumuskan melalui empat forum lintas sektor sejak Agustus 2025 yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pelaku usaha, akademisi, hingga media. Proses tersebut mengintegrasikan berbagai perspektif kebijakan dan tata kelola untuk memastikan strategi yang dihasilkan memiliki landasan teknokratik yang kuat, selaras dengan agenda pembangunan nasional, serta responsif terhadap dinamika ekonomi-politik domestik dan global.
