Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Teheran untuk “memfasilitasi dialog” guna mendorong kembali situasi keamanan yang kondusif di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Namun, gagasan tersebut menuai keraguan dari sejumlah kalangan yang menilai langkah itu sulit diwujudkan.

Pernyataan kesiapan Indonesia muncul saat AS dan Israel memutuskan melancarkan serangan ke Iran pada Sabtu (28/02). Melalui akun resmi Kemlu di X pada hari yang sama, pemerintah menyebut Presiden Republik Indonesia menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog.

Mantan diplomat Indonesia Dino Patti Djalal mempertanyakan pengumuman tersebut dan menyebutnya “sangat tidak realistis”. Ia menilai kecil kemungkinan Presiden Prabowo dapat memediasi konflik yang kian mengeras, antara lain karena AS jarang menerima peran pihak ketiga.

“Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu,” kata Dino, yang pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk AS. Ia juga menilai hubungan pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia.

Dino menambahkan, gagasan itu juga menghadapi hambatan politik dan logistik, termasuk kemungkinan membujuk pihak AS seperti Presiden Donald Trump atau Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk bertemu petinggi Iran, serta konsekuensi politik bila Presiden Prabowo harus bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam upaya mediasi. Menurut Dino, langkah semacam itu dapat menjadi “bunuh diri politik” bagi Presiden di dalam negeri.

Ia mendorong Indonesia mengambil posisi yang tegas dalam konflik tersebut. Dino mengatakan serangan Israel-AS ke Iran bertentangan dengan prinsip yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato di Sidang Umum PBB tahun lalu.

Penilaian senada disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mengatakan sulit bagi Presiden Prabowo menjadi mediator konflik Iran dengan AS-Israel, terlebih setelah Indonesia melakukan perjanjian dagang resiprokal dengan AS. Menurutnya, ketidaksetaraan posisi dapat menyulitkan peran mediasi.

“Rencana itu [menjadi mediator] baik saja, tetapi ini situasi yang jauh lebih-lebih besar masalahnya,” ujar Jusuf Kalla pada Minggu (01/03), seperti dilansir Antara. Ia juga menyinggung bahwa konflik Israel-Palestina saja sulit didamaikan karena dunia sangat ditentukan oleh sikap AS.

Sementara itu, peneliti PARA Syndicate Virdika Rizky Utama menyebut gagasan tersebut sebagai upaya “cari panggung internasional” dan menilai langkah itu lebih menyerupai upaya memoles citra di tengah krisis. Ia juga berpendapat politik luar negeri bebas aktif Indonesia “sudah mati” setelah bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Trump, sehingga tawaran menjadi mediator dinilai akan dipertanyakan kredibilitasnya.

Pengamat pertahanan dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, menilai gagasan presiden menjadi juru runding sebagai “gimmick”. Ia mempertanyakan apakah Indonesia memiliki pengaruh yang memadai dari sisi kekuatan politik, netralitas, hubungan dengan pihak-pihak berkonflik, pengaruh ekonomi-militer, serta saluran komunikasi yang aktif. Menurut Made, dalam konteks perang terbuka, ruang negosiasi menjadi sangat sempit.

Di tengah eskalasi, Iran menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi perdagangan energi global. Sejumlah analis menilai konflik ini berpotensi berlangsung lama. Dino menyebut konflik yang melibatkan tiga negara secara langsung itu bisa menjadi “berkepanjangan” karena tujuan serangan, menurutnya, bukan hanya menghentikan kapasitas nuklir Iran, tetapi juga menumbangkan pemerintah di Teheran.

Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia yang terletak antara Iran dan Oman, dengan lebar sekitar 50 kilometer dan sekitar 40 kilometer pada titik tersempitnya. Sekitar seperlima minyak mentah dunia melintasi jalur ini. Lembaga Informasi Energi AS (EIA) memperkirakan sekitar 20 juta barel minyak melintasi Selat Hormuz per hari pada paruh pertama 2023, setara perdagangan energi hampir US$600 miliar per tahun melalui rute maritim.

Gangguan di jalur ini berpotensi menunda pengiriman minyak global dan segera memengaruhi harga minyak. EIA juga memperkirakan pada 2022 sekitar 82% minyak mentah dan kondensat yang melintasi selat dikirim ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Penelitian Vortexa mengindikasikan ekspor minyak mentah Arab Saudi mencapai sekitar enam juta barel per hari melalui Selat Hormuz.

Di Indonesia, sejumlah pihak mewaspadai dampak lanjutan penutupan Selat Hormuz terhadap harga dan distribusi. Dikutip dari Kompas.id, penutupan jalur perdagangan dapat memengaruhi harga barang domestik karena banyak barang diimpor, terutama dari China. Pendiri dan CEO Supply Chain Indonesia Setijadi memperkirakan gangguan di Selat Hormuz dapat memicu kenaikan biaya distribusi nasional dan harga barang dalam negeri. Dalam skenario terberat, jika harga solar naik hingga 30%, ongkos angkut dapat meningkat sekitar 10,5%–12%.

PT Pertamina (Persero) menyatakan memantau dinamika energi global dan mengklaim telah menyiapkan mitigasi untuk menjaga kelancaran rantai pasok serta ketahanan energi nasional. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan perusahaan memperkuat komunikasi dengan Kemlu, KBRI, KJRI, dan otoritas setempat guna menjaga kelancaran operasional dan keamanan kru.

Pertamina juga menyebut risiko terbatasnya pasokan minyak mentah, BBM, dan LPG dari Timur Tengah diantisipasi dengan mengelola suplai dari kawasan lain. Menurut Baron, diversifikasi sumber pasokan—termasuk dari produksi dalam negeri—memberi fleksibilitas di tengah dinamika geopolitik, serta operasi kilang domestik dioptimalkan untuk menjaga keseimbangan produksi dan distribusi.

Dilansir Kompas.id, pada 2025 Pertamina mengimpor sekitar 387.000 barel minyak per hari, dengan 19% berasal dari Timur Tengah yang berpotensi terdampak jika Selat Hormuz ditutup. Di lapangan, dua kapal Pertamina pengangkut produk fosil dilaporkan masih berada di area Selat Hormuz. Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping (PIS), Vega Pita, mengatakan pihaknya mengupayakan kedua kapal keluar dari area teluk dan berkoordinasi untuk memastikan keselamatan kru dan kapal.

Harga minyak mentah Brent, patokan global, per Minggu malam (01/03) tercatat 72,48 dolar AS per barel. Virdika memperkirakan harga minyak mentah bisa menembus di atas 100 dolar AS per barel atau lebih jika penutupan berlangsung lama. Ia mengkhawatirkan gejolak berkepanjangan dapat meningkatkan biaya impor energi, memicu lonjakan harga barang dan jasa, memperburuk defisit perdagangan, serta menekan APBN, termasuk melalui beban subsidi energi.

Di sisi perlindungan warga negara Indonesia (WNI), KBRI Teheran mencatat sedikitnya 329 WNI telah melapor dan terdata berada di Iran. Duta Besar Luar Biasa Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan Roy Soemirat mengatakan KBRI fokus memastikan keselamatan WNI dengan melakukan komunikasi dua arah di berbagai kota. Hingga Sabtu siang (28/02) waktu Iran, ia menyatakan jaringan WNI yang tercatat “tidak mengalami atau merasakan adanya ancaman langsung”, meski KBRI tetap mengimbau kewaspadaan dan berkoordinasi dengan Kemlu di Jakarta.

Seorang warga Indonesia, Husein Ali, mengatakan dua anaknya yang berada di Kota Qom dalam kondisi “aman-aman saja”, meski keluarga tetap merasa waswas. Ia menyebut sempat terdengar suara bom dan ada pemadaman internet sejak serangan diluncurkan, dengan sebagian komunikasi dapat terhubung melalui Starlink. Menurut kantor berita Fars, Qom termasuk salah satu kota sasaran selain Teheran, Isfahan, Karaj, dan Kermanshah.

Di tengah perkembangan konflik, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan serangan AS-Israel terhadap Iran yang dimulai Sabtu (28/02) telah menewaskan 201 orang dan melukai 747 orang. Pejabat setempat juga melaporkan sedikitnya 148 orang tewas setelah serangan yang disebut menghantam sebuah sekolah di Iran selatan.