JAMBI — Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, M.M. (SAH), menyatakan kebanggaannya atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai juru damai dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
SAH juga mengajak kader Partai Gerindra serta masyarakat Jambi untuk mendukung langkah tersebut. Menurutnya, inisiatif itu menunjukkan Indonesia tidak hanya menjadi pengamat, melainkan turut berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
Ia menilai tawaran Indonesia untuk menjadi mediator bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan penegasan kehadiran Indonesia sebagai kekuatan moral dan politik di tengah krisis global.
Dalam penjelasannya, SAH menyinggung bahwa konflik AS–Iran memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Ketegangan disebut bermula sejak 1953, ketika intervensi politik Barat menggulingkan Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh setelah nasionalisasi industri minyak. Situasi kemudian memburuk setelah Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan Shah pro-Barat dan memicu krisis sandera di Kedutaan Besar AS di Teheran selama 444 hari. Sejak saat itu, hubungan diplomatik kedua negara terputus dan permusuhan berkembang menjadi rivalitas strategis.
Ia menambahkan, ketegangan tidak berhenti pada perbedaan ideologis. Dukungan AS terhadap Irak dalam perang Iran–Irak, sanksi ekonomi berkepanjangan, serta polemik terkait program nuklir Iran disebut semakin memperdalam ketidakpercayaan. Dalam dekade terakhir, eskalasi juga terjadi melalui serangan militer terbatas, operasi intelijen, hingga aksi balasan melalui kelompok proksi di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut berulang kali dinilai menempatkan dunia di ambang krisis energi karena kawasan Teluk merupakan jalur vital pasokan minyak global.
SAH menilai kesiapan Presiden Prabowo menawarkan diri sebagai mediator merupakan keputusan strategis sekaligus konstitusional. Ia merujuk amanat Undang-Undang Dasar yang menyebut Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurutnya, langkah Presiden Prabowo merupakan implementasi dari mandat tersebut.
Ia juga menekankan bahwa konflik AS–Iran berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dunia. Gangguan di Selat Hormuz, misalnya, dinilai dapat memicu lonjakan harga minyak, mendorong inflasi global, serta menekan kondisi fiskal negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena itu, ia memandang diplomasi damai bukan hanya pilihan idealis, tetapi juga kepentingan nasional yang rasional.
SAH menyebut Indonesia memiliki posisi yang unik karena merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat. Menurutnya, kombinasi tersebut dapat memberi kredibilitas untuk menjembatani dialog. Ia menambahkan, Indonesia dinilai relatif netral, tidak memiliki beban historis dalam konflik itu, serta memiliki reputasi yang konsisten mengedepankan dialog.
Di tengah tatanan dunia yang semakin multipolar, SAH berpendapat negara yang mampu memainkan peran penyeimbang akan memiliki daya tawar geopolitik lebih kuat. Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa stabilitas dunia berkaitan dengan stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
