Kinerja fiskal dan perekonomian Kalimantan Selatan (Kalsel) dilaporkan menunjukkan capaian yang solid hingga 31 Desember 2025. Paparan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) bersama Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan dalam kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) di Aula Kanwil DJP Kalselteng, Banjarmasin, Kamis (22/1).
ALCo merupakan agenda bulanan yang bertujuan menyampaikan perkembangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kondisi ekonomi regional. Kegiatan ini dihadiri pimpinan unit Eselon I Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan dan insan media di Banjarmasin.
Pada Triwulan III 2025, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,19 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04 persen. Pertumbuhan tersebut disebut ditopang sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan.
Dari sisi fiskal, realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan mencapai Rp40,34 triliun atau 96,39 persen dari pagu. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp30,13 triliun.
Kinerja perdagangan luar negeri juga mencatat hasil positif. Hingga Desember 2025, neraca perdagangan Kalimantan Selatan surplus US$1.105,11 juta, meningkat 4,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor tercatat US$1.229,17 juta, sedangkan impor sebesar US$124,06 juta.
Dari sisi harga, inflasi Kalimantan Selatan pada Desember 2025 tercatat 3,66 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,06. Angka tersebut lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 2,92 persen. Secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi mencapai 0,76 persen yang dipicu kenaikan harga emas perhiasan, beras, sigaret kretek mesin, bawang merah, dan cabai merah.
Meski demikian, tekanan inflasi disebut tertahan oleh deflasi sejumlah komoditas, antara lain tarif parkir, tomat, ikan gabus, bawang putih, dan bayam.
Sementara itu, kinerja APBD regional Kalimantan Selatan hingga akhir 2025 mencatat surplus anggaran Rp2,69 triliun. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp44,11 triliun atau 105,14 persen dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh 6,04 persen. Adapun belanja daerah terealisasi Rp41,42 triliun atau 81,4 persen dari pagu.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar menyampaikan penerimaan pajak Kalimantan Selatan terealisasi Rp13,35 triliun atau 64,66 persen, serta mengalami kontraksi 24,14 persen (yoy). “Penerimaan pajak masih sangat bergantung pada harga batu bara yang hingga kini belum menunjukkan peningkatan signifikan,” ujarnya.
Syamsinar menambahkan, seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kalimantan Selatan berhasil mencapai target penerimaan pajak 2025, kecuali KPP Madya Banjarmasin. Kondisi ini dipengaruhi perlambatan usaha Wajib Pajak besar, khususnya sektor pertambangan batu bara.
Di akhir paparan, Syamsinar mengimbau masyarakat segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 melalui sistem Coretax. Wajib Pajak Orang Pribadi diminta tidak menunda pelaporan hingga mendekati batas akhir 31 Maret 2026 untuk menghindari antrean dan kendala teknis.
