Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menilai Presiden Prabowo Subianto sedang membangun posisi tawar (leverage) Indonesia di tengah situasi geopolitik global yang kian memanas. Menurut Utut, upaya itu dilakukan melalui langkah-langkah diplomasi dan keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Utut menyebut salah satu langkah awal yang mencerminkan strategi tersebut terlihat saat Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan kunjungan ke Kazan, Rusia, yang kemudian berujung pada keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS.
“Di satu sisi kita paham penuh bahwa Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sedang me-leverage peta kita di percaturan politik internasional,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).
Ia menjelaskan, rencana bergabungnya Indonesia ke BRICS dinilai berkaitan dengan strategi memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Utut menilai besarnya populasi negara-negara anggota BRICS—yang ia sebut mencakup India, China, Rusia, dan Afrika Selatan—membuat peluang ekspansi produk Indonesia ke pasar global semakin terbuka.
“Pertanyaannya ada apa Indonesia masuk BRICS? … jawaban saya tentu berdasarkan pemahaman saya bahwa kita masuk BRICS semata-mata untuk memperluas pasar ekonomi kita, untuk perkembangan, untuk growth,” ujar Utut.
Utut juga menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden yang dinilainya sebagai bagian dari diplomasi aktif di tengah dinamika global. Ia menyebut kunjungan ke sejumlah negara, termasuk Rusia dan Prancis, sebagai langkah memperkuat hubungan internasional sekaligus menjaga kepentingan nasional.
“Jadi kalau produk kita bisa masuk sana, potensi ekonomi kita tumbuh dahsyat. Dan presiden juga pergi ke Brasilia, tentu sekali lagi konsep Bapak Presiden … adalah selain me-leverage Indonesia ke percaturan politik dunia adalah untuk at the end of the day memperbaiki ekonomi kita,” kata Utut.
Menurut Utut, langkah-langkah diplomasi tersebut juga merupakan respons terhadap konflik global yang terus berkembang. Ia menilai Indonesia perlu memperkuat posisi tanpa harus terjebak dalam blok tertentu. Dalam keterangannya, Utut menyebut kunjungan Presiden ke Vladimir Putin dan Emmanuel Macron terjadi di tengah kabar konflik baru, serta mencatat perjalanan itu sebagai bagian dari total kunjungan luar negeri yang ia sebut telah mencapai 49 kali.
Selain diplomasi, Utut turut menyinggung kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat. Ia menegaskan kerja sama itu bukan aliansi militer, melainkan upaya memperkuat kapasitas pertahanan nasional.
“Yang penting pertama ini bukan aliansi militer. Ini terjadi lokasinya di Pentagon, 13 April 2026, antara Pak Sjafrie (Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin) dan di sana disebutnya Secretary of War, sebelumnya Secretary of Defense jadi memang ada konsep yang berbeda,” ujar Utut.
Utut menekankan prinsip kedaulatan tetap menjadi pegangan utama dalam setiap kerja sama internasional, termasuk terkait pertahanan udara. Ia menyatakan tidak ada perjanjian mengenai overflight atau lintasan udara antara Indonesia dan Amerika Serikat.
“Jadi tidak ada di sini yang sifatnya bahwa kedaulatan kita sudah diberikan kepada United States, utamanya di udara kita,” tutur Utut.
Ia menambahkan kedaulatan udara bersifat mutlak bagi Indonesia dan tetap mensyaratkan pemberitahuan kepada Kementerian Pertahanan serta TNI Angkatan Udara. Utut juga menyebut penguatan TNI dilakukan melalui modernisasi dan transfer teknologi.
