Pasar keuangan global memasuki periode yang dinilai krusial setelah konflik antara Amerika Serikat dan Iran memicu gangguan pada distribusi energi. Situasi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda itu berpotensi menambah tekanan terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui kenaikan harga minyak dan dampaknya pada inflasi serta stabilitas fiskal.
Analis Reku, Fahmi Almuttaqin, mengatakan dampak konflik sudah terasa signifikan di perekonomian global, termasuk Indonesia, akibat terganggunya jalur pelayaran tanker minyak di Selat Hormuz. Ia menyebut sekitar 90% lalu lintas kapal tanker dari jalur tersebut tidak terlihat sejak konflik pecah pada 28 Februari.
Merespons kondisi itu, International Energy Agency (IEA) dilaporkan melepas 400 juta barel cadangan minyak darurat pada 11 Maret. Namun, sejumlah analis memperkirakan cadangan tersebut hanya akan bertahan hingga sekitar 19 April. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan fenomena “oil cliff”, yakni situasi ketika pasokan cadangan tiba-tiba habis sementara gangguan distribusi belum terselesaikan.
Di sisi harga, minyak Brent disebut bertahan di atas US$100 per barel, jauh melampaui asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang berada di US$70. Kenaikan harga energi tersebut mulai merembet ke sektor riil, dengan sejumlah industri—mulai dari otomotif, tekstil, farmasi, elektronik, hingga makanan dan minuman—dilaporkan menghadapi kenaikan harga bahan baku akibat terganggunya rantai pasok global.
Fahmi menyatakan pemerintah saat ini memilih menyerap selisih harga melalui anggaran subsidi. Namun, ia menilai tekanan tersebut akan semakin sulit ditahan jika eskalasi konflik berlanjut. “Presiden Prabowo memilih menyerap selisih harga melalui anggaran subsidi untuk saat ini. Namun tekanan ini akan sulit ditahan jika eskalasi terus berlanjut,” kata Fahmi.
Menurutnya, Indonesia perlu mencermati keputusan yang akan diambil Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump disebut memberikan ultimatum kepada Iran agar mencapai kesepakatan damai dan membuka kembali jalur pelayaran tanker hingga Selasa pukul 20.00. Fahmi menilai keputusan tersebut berpotensi memunculkan dua skenario besar bagi pasar global yang juga akan memengaruhi Indonesia.
Pertama, jika eskalasi meningkat, harga minyak berpotensi melonjak ke kisaran US$120 hingga US$150 per barel, disertai tekanan luas pada pasar saham, mata uang, dan aset berisiko. Kedua, jika terjadi de-eskalasi, pasar berpeluang mengalami relief rally yang ditandai penguatan tajam pada saham global dan kripto, serta koreksi harga minyak.
Fahmi menilai situasi ini sebagai disrupsi energi terbesar sejak krisis minyak 1973 dan menyebut implikasinya serius bagi stabilitas ekonomi domestik. Ia menyoroti tekanan terhadap rupiah, potensi kenaikan inflasi, serta membengkaknya tekanan fiskal. Dalam pernyataannya, Fahmi juga menilai menyimpan seluruh aset dalam rupiah dapat menjadi risiko tersembunyi yang signifikan, sehingga diversifikasi aset disebutnya sebagai langkah rasional.
Di sisi diplomasi, Trump disebut mengancam akan melancarkan serangan terhadap infrastruktur sipil strategis, termasuk pembangkit listrik dan jembatan, jika Iran tidak membuka kembali jalur vital tersebut. Namun Iran dilaporkan menolak proposal gencatan senjata yang diajukan AS dan mengajukan tuntutan balik berupa pencabutan sanksi serta penghentian seluruh operasi militer di Timur Tengah.
Upaya diplomatik terakhir mengerucut pada proposal gencatan senjata selama 45 hari yang dimediasi Pakistan, Mesir, dan Turki. Meski demikian, peluang keberhasilannya dinilai menipis seiring meningkatnya eskalasi.
