Krisis antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali memanas setelah serangkaian serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba dan dikaitkan dengan Venezuela sejak 2 September. Pemerintah AS menyebut operasi tersebut sebagai tindakan “pembelaan diri” untuk menghilangkan ancaman terhadap keamanan nasional, dengan alasan bahwa kelompok perdagangan narkoba yang dilabeli sebagai “organisasi teroris asing” dapat menjadi target yang sah.
Namun, pembenaran itu menuai bantahan dari sejumlah ahli dan pakar hukum internasional. Mereka menilai operasi anti-perdagangan narkoba tidak otomatis memenuhi kriteria sebagai “konflik bersenjata.” Profesor Laura Dickinson dari Universitas George Washington termasuk yang berpendapat bahwa tanpa status konflik bersenjata, penggunaan kekuatan mematikan hanya dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir dalam situasi pembelaan diri yang bersifat langsung, bukan untuk serangan yang menargetkan para penyintas setelah kapal dinetralisir.
Sejumlah dokumen hukum internasional juga menegaskan bahwa individu yang selamat dari kapal karam atau yang sudah tidak berdaya tidak boleh dijadikan sasaran. Karena itu, tuduhan adanya “serangan ganda” yang bertujuan melenyapkan korban selamat—jika terbukti—akan memunculkan pertanyaan serius tentang legalitas operasi tersebut dan bahkan membuka kemungkinan pembahasan terkait kejahatan perang.
Di dalam negeri AS, respons politik juga terbelah. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik maupun Demokrat menyerukan penyelidikan. Sementara itu, sekelompok mantan pengacara militer menyebut perintah serangan tersebut “sama sekali ilegal.”
Kontroversi ini dinilai melampaui dampak hubungan bilateral AS-Venezuela. Para pengamat menilai situasi tersebut berpotensi menciptakan preseden baru, yakni perluasan konsep “kontra-terorisme” untuk membenarkan tindakan militer ekstrateritorial tanpa otorisasi Kongres AS atau konsensus internasional. Jika terjadi, hal itu dikhawatirkan mengikis prinsip penggunaan kekuatan dalam hukum internasional yang umumnya bertumpu pada norma “pembelaan diri atau otorisasi oleh Dewan Keamanan.”
Di luar perdebatan hukum, ketegangan turut disertai peningkatan militer yang signifikan. Washington dilaporkan mengerahkan sekitar 15.000 pasukan, mengirim kapal induk USS Gerald R. Ford, serta melakukan sedikitnya 19 hingga 21 penggerebekan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba sejak September. Operasi tersebut dilaporkan mengakibatkan lebih dari 80 kematian. Sejumlah ahli menilai skala pengerahan itu berlebihan jika semata-mata ditujukan untuk kampanye anti-narkoba.
Venezuela merespons dengan memperingatkan kemungkinan “invasi selama 22 minggu” dan meningkatkan pengerahan militer serta sistem pertahanan udara di sekitar ibu kota. Meski kemampuan militernya dinilai tidak sebanding dengan AS, para pejabat Venezuela menyatakan tengah menyiapkan skenario perang asimetris, termasuk sabotase, serangan gerilya, dan mobilisasi pasukan loyalis.
Para analis menilai ketegangan ini berisiko memperlebar ketidakstabilan di kawasan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi krisis pengungsi. Venezuela telah mengalami eksodus jutaan warga akibat krisis ekonomi dan politik, dan intervensi militer dikhawatirkan memicu gelombang migrasi baru yang akan menambah tekanan sosial dan keamanan bagi negara-negara tetangga seperti Kolombia, Brasil, serta negara-negara pulau di Karibia.
Risiko lain adalah kemungkinan eskalasi konflik dan meningkatnya aktivitas kelompok bersenjata non-negara di sepanjang perbatasan Kolombia-Venezuela. Dalam situasi yang semakin tidak stabil, kelompok-kelompok tersebut dinilai dapat memanfaatkan kekacauan untuk memperluas pengaruh, sehingga memperumit lingkungan keamanan yang sudah rapuh di kawasan Amerika Utara dan Selatan.
Dari sisi geopolitik, konflik langsung juga dinilai dapat memicu dampak yang lebih luas mengingat Caracas memiliki hubungan dekat dengan Rusia, Tiongkok, dan Iran. Skenario konfrontasi terbuka dikhawatirkan mendorong bentuk pembalasan tidak langsung dari negara-negara tersebut, yang berpotensi menyeret Washington ke dalam ketegangan multi-regional dan memengaruhi keunggulan strategis AS di bidang lain.
Di dalam negeri AS, terdapat pula risiko politik bagi pemerintahan. Survei menunjukkan mayoritas publik Amerika menentang penyerangan terhadap Venezuela. Karena itu, perang baru dipandang dapat bertentangan dengan komitmen untuk menghindari konflik di luar negeri.
Secara keseluruhan, krisis AS-Venezuela menjadi contoh bagaimana perdebatan hukum internasional, tujuan politik, dan strategi keamanan regional dapat saling bertaut. Setiap eskalasi dinilai berpotensi membawa konsekuensi luas bagi Belahan Bumi Barat, mulai dari krisis kemanusiaan hingga ketidakstabilan keamanan berkepanjangan, serta dampak pada keseimbangan strategis global.
