Para pengamat konflik dan pertahanan global memperingatkan bahwa 2026 berpotensi diwarnai eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai kawasan. Konflik bersenjata yang belum mereda, ditambah kemunculan titik panas baru, diperkirakan membuat situasi internasional tetap rapuh dan sulit diprediksi.

Perang di Ukraina dan Sudan, gencatan senjata yang dinilai rentan di Gaza, serta meningkatnya ketegangan yang melibatkan Venezuela dan Taiwan disebut sebagai faktor yang membayangi prospek keamanan dunia. Profesor Analisis Konflik Internasional Universitas Warwick, Neophytos Loizides, pada akhir 2025 memproyeksikan intensitas konflik global akan meningkat dalam waktu dekat. Menurutnya, ancaman tidak lagi terpusat pada satu kawasan, melainkan muncul bersamaan di berbagai wilayah, semakin kompleks, dan kian sulit dikendalikan pemerintah.

Merujuk laporan International Crisis Group, terdapat sepuluh konflik antarnegara maupun konflik internal yang dinilai paling berisiko memicu instabilitas global sepanjang 2026. Berikut ringkasannya.

1. Konflik Amerika Serikat–Venezuela

Hubungan AS dan Venezuela disebut mencapai fase paling berbahaya pada awal Januari 2026 setelah operasi militer AS berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya dengan tuduhan narkoterorisme. Langkah itu memicu kecaman internasional karena dianggap melanggar kedaulatan negara. Pemerintahan sementara Venezuela di bawah Delcy Rodriguez menyatakan perlawanan terhadap apa yang disebut sebagai upaya perubahan rezim. Sementara Washington menyatakan kesiapan mengelola Venezuela secara sementara, termasuk membuka kembali sektor minyak bagi perusahaan AS—rencana yang memunculkan kekhawatiran terkait stabilitas geopolitik dan dampak lingkungan.

2. Perang saudara di Sudan

Perang saudara Sudan yang pecah sejak April 2023, berakar pada perebutan kekuasaan pasca-jatuhnya Omar al-Bashir, berkembang menjadi krisis kemanusiaan besar dengan jutaan pengungsi, kelaparan meluas, dan kekerasan terhadap warga sipil. Konflik mempertemukan militer Sudan melawan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pimpinan Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, dengan dinamika yang turut dipengaruhi keterlibatan kekuatan regional. Pada akhir 2024 hingga 2025, militer disebut sempat merebut kembali Khartoum dengan dukungan Mesir, Turkiye, Iran, dan Arab Saudi. Namun RSF memperkuat posisi di Darfur dan Kordofan serta membentuk pemerintahan tandingan. Upaya gencatan senjata dinilai masih tersendat di tengah eskalasi militer dan tarik-menarik kepentingan regional.

3. Ethiopia–Eritrea

Ketegangan Ethiopia dan Eritrea meningkat kembali di tengah konflik Sudan, memunculkan kekhawatiran pecahnya perang besar di Tanduk Afrika. Ethiopia menuding Eritrea mendukung milisi anti-pemerintah, sedangkan Eritrea menilai Ethiopia bersikap agresif, termasuk terkait ambisi Addis Ababa mendapatkan akses ke laut. Akar persoalan juga terkait dinamika pascaperang Tigray, setelah aliansi Perdana Menteri Abiy Ahmed dan Presiden Eritrea Isaias Afwerki melemah pascaperjanjian damai Pretoria 2022 yang ditentang Asmara. Persenjataan di kedua sisi serta konflik bayangan meningkatkan risiko eskalasi, meski tekanan diplomatik dinilai masih membuka peluang mencegah perang terbuka.

4. Mali dan Burkina Faso

Situasi keamanan di Mali dan Burkina Faso memburuk seiring menguatnya kelompok jihadis di Sahel. Sejak September, militan yang berafiliasi dengan al-Qaeda memberlakukan blokade parsial terhadap Bamako sebagai bagian dari strategi menekan pemerintah militer. Tekanan serupa juga disebut terjadi di Burkina Faso. Kelompok dominan adalah Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM), sementara cabang ISIS tetap aktif. Meski rezim militer di kedua negara memutus hubungan dengan mitra Barat dan menggandeng pasukan Rusia, pendekatan keras yang ditempuh dinilai tidak menumpas pemberontakan dan justru memperbesar korban sipil, memperlemah legitimasi pemerintah, serta membuka ruang bagi kelompok bersenjata memperluas pengaruh.

5. Konflik Rusia–Ukraina

Di medan tempur, Ukraina masih bertahan di bawah tekanan Rusia yang terus maju perlahan di sejumlah front. Rusia unggul dalam jumlah pasukan dan persenjataan, tetapi terobosannya belum menentukan, sementara perang berkepanjangan membebani ekonomi Moskow dan menelan korban besar di kedua pihak. Ukraina mengalami kerugian personel dan kerusakan infrastruktur, namun tetap menguasai sebagian besar wilayah yang diklaim Rusia serta melakukan serangan balasan ke wilayah Rusia. Perubahan besar juga terjadi di ranah politik: di bawah Presiden Donald Trump, dukungan AS bergeser dari sokongan penuh menjadi peran mediator, dengan bantuan finansial dihentikan dan beban lebih besar dialihkan ke Eropa. Upaya diplomasi dinilai buntu karena tuntutan konsesi besar dari Moskow berbenturan dengan keinginan Kyiv akan gencatan senjata disertai jaminan keamanan.

6. Suriah

Sejak berkuasa pada akhir 2024, Presiden Ahmed al-Sharaa disebut membangun legitimasi internasional, termasuk dukungan AS dan pelonggaran sanksi Barat, meski masa lalunya terkait jaringan ekstremis. Diplomasi aktif ke negara Teluk, Turkiye, hingga PBB membuka kembali Suriah ke dunia luar. Namun situasi domestik dinilai rapuh, ditandai dua gelombang kekerasan sektarian terhadap komunitas Alawite di pesisir dan Druze di Suweida yang menewaskan ribuan orang serta memicu intervensi militer Israel. Ketegangan dengan minoritas, ancaman sisa ISIS, kebuntuan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di timur laut, serta ketidakpastian perundingan dengan Israel disebut membuat masa depan Suriah tetap berisiko.

7. Israel–Palestina

Perang yang digambarkan sebagai paling panjang dan berdarah dalam sejarah konflik Arab–Israel modern berakhir secara rapuh pada Oktober 2025. Setelah hampir dua tahun kehancuran di Gaza yang menewaskan atau melukai lebih dari satu dari sepuluh warga Palestina serta menghancurkan sebagian besar wilayah, gencatan senjata disebut masih berlaku secara nominal. Namun Gaza tetap terpuruk, sementara di Tepi Barat pemerintah sayap kanan Israel mempercepat perampasan lahan dan langkah yang mengarah pada aneksasi de facto. AS di bawah Presiden Donald Trump disebut sempat mendorong gencatan senjata, tetapi kemudian memberi dukungan penuh pada operasi militer Israel yang kembali meluas. Kesepakatan Oktober membuka skema tata kelola internasional untuk Gaza, namun implementasinya dinilai mandek, aspek keamanan belum jelas, dan kebuntuan Israel–Hamas terkait pelucutan senjata belum terpecahkan.

8. Israel–AS melawan Iran–Houthi

Eskalasi besar terjadi pada Juni ketika Israel menyerang Iran, memicu konflik hampir dua pekan yang kemudian menyeret AS membombardir fasilitas nuklir Teheran. Setelah itu, akses inspektur internasional dibatasi, keberadaan persediaan bahan fisil Iran disebut tidak jelas, dan jalur diplomasi Washington–Teheran praktis mandek. Meski masing-masing pihak mengklaim kemenangan, jeda pascaperang dinilai rapuh: Israel mempertimbangkan serangan lanjutan, sementara Iran diyakini masih memiliki kapasitas nuklir tersembunyi. Di luar Iran, ancaman juga datang dari Houthi di Yaman yang terus melancarkan serangan ke Israel dan mengganggu pelayaran di Laut Merah, dengan dukungan senjata yang diduga meningkat dari Teheran. Pada awal 2026, situasi dalam negeri Iran juga disebut bergejolak dengan demonstrasi besar yang menimbulkan ratusan korban jiwa, sementara AS mengancam membuka opsi serangan siber atau militer jika diperlukan.

9. Myanmar

Junta militer Myanmar yang berkuasa sejak kudeta 2021 disebut kembali unggul setelah sempat terdesak, dengan dukungan China yang meningkatkan bantuan diplomatik dan militer untuk mencegah runtuhnya rezim. Pemilu bertahap sejak akhir Desember dipandang luas sebagai formalitas karena oposisi utama dibubarkan, pemimpin sipil masih dipenjara, dan kemenangan partai bentukan militer dinilai nyaris pasti. Meski dukungan Beijing dan kebijakan wajib militer membantu junta menstabilkan posisi, konflik disebut belum berakhir karena perlawanan bersenjata masih kuat di sejumlah wilayah dan mayoritas warga menolak kelanjutan kekuasaan militer. Krisis kemanusiaan, terutama bagi etnis Rohingya, juga dilaporkan memburuk dengan minimnya harapan repatriasi dan berkurangnya bantuan internasional.

10. Afghanistan–Pakistan

Ketegangan Afghanistan dan Pakistan kembali memanas sejak bentrokan awal Oktober 2025, dipicu tudingan Islamabad bahwa serangan militan di wilayahnya berasal dari basis di Afghanistan. Meski gencatan senjata sementara tercapai lewat mediasi internasional, Pakistan memberi sinyal akan kembali menyerang jika kekerasan lintas batas berlanjut. Hubungan memburuk sejak Taliban menolak menindak Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), kelompok yang disebut kembali aktif dan telah menewaskan ratusan aparat Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Kabul mengakui keberadaan TTP namun menolak mengekstradisi pemimpinnya, sementara Pakistan merespons dengan serangan udara lintas perbatasan dan pengetatan kebijakan terhadap warga Afghanistan. Di tengah membekunya diplomasi dan perdagangan, risiko eskalasi dinilai tetap tinggi, terlebih ketika Pakistan juga terlibat ketegangan bersenjata dengan India.

Rangkaian konflik tersebut memperlihatkan bagaimana ketidakpastian politik, persaingan kekuatan regional, dan kebuntuan diplomasi dapat saling memperkuat dan memicu dampak lintas batas. Para pengamat menilai 2026 berpotensi menjadi periode yang menuntut perhatian besar komunitas internasional untuk mencegah eskalasi lebih luas.