Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi inflasi serta dampak krisis global yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Menurut Tito, isu biaya hidup menjadi perhatian utama publik. Ia menyebut lebih dari 60 persen masyarakat menaruh perhatian pada biaya hidup, khususnya makanan. Hal itu disampaikan Tito saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Tito menilai inflasi saat ini bukan semata persoalan makro, melainkan sudah dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga pangan, energi, dan logistik dinilai bisa cepat memicu tekanan sosial. Ia mengingatkan, jika inflasi tidak dikendalikan, dampaknya dapat menjadi sangat berat.
“Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti situasi global yang masih penuh tantangan, mulai dari konflik Rusia–Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar. Menurutnya, perkembangan tersebut berpengaruh terhadap harga energi dunia dan berdampak ke berbagai sektor.
Tito menjelaskan, kenaikan harga minyak bisa memicu efek berantai pada biaya transportasi, distribusi, hingga harga barang. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. “Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” katanya.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Tito meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat kinerja, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan harga secara real-time. Ia menyebut pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua aspek utama, yakni menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi.
Ia mencontohkan lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi itu bukan hanya dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga distribusi yang belum optimal.
Tito menambahkan, daerah yang memiliki basis produksi pangan kuat cenderung lebih tangguh menghadapi tekanan ekonomi. Sementara wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan dari luar dinilai perlu memperkuat strategi ketahanan pangan.
Berkaca pada pengalaman pandemi COVID-19, ia menilai penguatan ketahanan pangan lokal merupakan langkah strategis. Sejumlah inisiatif seperti urban farming, hidroponik, dan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan disebut dapat menjadi solusi adaptif sekaligus peluang pemberdayaan masyarakat.
