Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau para kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi inflasi dan dampak krisis global yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Ia menegaskan biaya hidup menjadi isu yang paling dirasakan masyarakat saat ini. “Lebih dari 60 persen masyarakat kita sangat peduli pada biaya hidup, khususnya makanan. Hal ini tidak bisa ditunda,” ujar Tito saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Menurut Tito, inflasi tidak lagi sekadar isu makro, melainkan persoalan yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan, kenaikan harga pangan, energi, dan logistik berpotensi memicu tekanan sosial dalam waktu cepat. Ia juga menekankan risiko dampak ekstrem apabila inflasi tidak terkendali.
“Jika sampai meledak, biayanya sangat mahal. Bisa menimbulkan kerusuhan dan kerusakan fasilitas publik. Membangunnya kembali memerlukan waktu lama, sementara kerusakan terjadi dalam sekejap,” katanya.
Tito turut menyoroti dinamika global yang masih penuh tantangan, mulai dari konflik Rusia–Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar. Menurutnya, perkembangan tersebut dapat memengaruhi harga energi global dan berdampak pada berbagai sektor.
Ia menjelaskan, kenaikan harga minyak dapat memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi, hingga harga barang. Karena itu, ia menilai peran aktif pemerintah daerah penting untuk menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. “Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat kinerja, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan harga secara real-time. Ia menyebut pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua aspek utama, yakni menjaga kecukupan pasokan dan memastikan kelancaran distribusi.
Sebagai contoh, ia menyinggung lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga distribusi yang belum optimal.
Tito menilai daerah dengan basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh menghadapi tekanan ekonomi. Sementara itu, wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan dari luar perlu memperkuat strategi ketahanan pangan.
Berkaca pada pengalaman selama pandemi Covid-19, ia menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan lokal sebagai langkah strategis. Sejumlah inisiatif seperti urban farming, hidroponik, dan pemanfaatan lahan terbatas di perkotaan dinilai dapat menjadi solusi adaptif sekaligus peluang untuk memberdayakan masyarakat.
