Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi inflasi serta dampak krisis global yang berisiko memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Tito menegaskan isu biaya hidup menjadi perhatian utama masyarakat saat ini. Ia menyebut lebih dari 60 persen masyarakat menaruh perhatian pada biaya hidup, khususnya makanan. “Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Tito saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Aceh. Ia menilai inflasi tidak lagi sekadar isu makro, melainkan persoalan konkret yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Tito, kenaikan harga pangan, energi, dan logistik dapat dengan cepat memicu tekanan sosial. Ia juga mengingatkan potensi dampak ekstrem bila inflasi tidak terkendali. “Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar,” ujarnya.
Mendagri turut menyoroti dinamika global yang masih penuh tantangan, mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar. Ia menilai perkembangan tersebut dapat memengaruhi harga energi global dan berdampak pada berbagai sektor.
Tito menjelaskan, kenaikan harga minyak berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi, hingga harga barang. Karena itu, ia menekankan peran aktif pemerintah daerah penting untuk menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. “Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” kata Tito.
Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat kinerja, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan harga secara real time. Tito menekankan pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua aspek utama, yakni menjaga kecukupan pasokan dan memastikan kelancaran distribusi.
Sebagai contoh, Tito menyinggung lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi itu tidak hanya dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga distribusi yang belum optimal.
Lebih lanjut, Mendagri menilai daerah dengan basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh menghadapi tekanan ekonomi. Sementara itu, wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan dari luar diminta memperkuat strategi ketahanan pangan.
Berkaca dari pengalaman pandemi COVID-19, Tito menyebut penguatan ketahanan pangan lokal sebagai langkah strategis. Ia menilai berbagai inisiatif seperti urban farming, hidroponik, dan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan dapat menjadi solusi adaptif sekaligus peluang pemberdayaan masyarakat.
