Jakarta — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembentukan gugus tugas aduan hambatan usaha atau debottlenecking menjadi salah satu reformasi struktural yang ditempuh Indonesia untuk menjaga ketahanan nasional, termasuk dalam menghadapi krisis energi.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam rangkaian agenda Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) yang berlangsung pada 13–17 April di Washington, DC, Amerika Serikat.
Menurut Purbaya, krisis energi yang dipicu perang saat ini memberi pelajaran bahwa ketahanan Indonesia tidak bertumpu pada langkah-langkah darurat, melainkan pada reformasi struktural yang dijalankan jauh sebelum krisis terjadi.
Ia juga menilai konflik yang berlangsung di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa efisiensi proses dan perizinan merupakan kunci ketahanan energi. Dalam konteks itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menampung aduan hambatan yang dialami dunia usaha disebut sebagai salah satu reformasi penting yang telah diambil Indonesia.
Selain itu, Indonesia mempercepat reformasi dengan menyederhanakan perizinan serta mengurangi hambatan dalam impor energi.
Purbaya menambahkan, bagi negara berkembang seperti Indonesia, perhatian utama terkait ketidakseimbangan eksternal berada pada potensi risiko, antara lain volatilitas arus modal, tekanan inflasi, serta dampak rambatan (spillover) dari sistem keuangan global.
Meski perang mentransmisikan guncangan melalui harga energi, biaya pengiriman, dan volatilitas mata uang ke wilayah Indonesia, ia menyatakan stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga dibandingkan banyak negara lain yang menghadapi tekanan serupa.
Ia mengakui Indonesia mencatat arus keluar devisa sebesar 1,8 miliar dolar AS dan depresiasi rupiah. Namun, defisit fiskal disebut tetap di bawah 3 persen dan cadangan devisa dinilai tetap memadai.
Purbaya menyebut kondisi tersebut menjadi bukti bahwa kredibilitas makro-finansial berfungsi pada saat yang krusial, termasuk dalam memperkuat ketahanan energi. Di tengah penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun juga disebut relatif meningkat, namun masih berada dalam asumsi pemerintah.
Menurutnya, kredibilitas itu memungkinkan Indonesia menyerap kenaikan harga energi tanpa mengorbankan dukungan bagi kelompok rentan maupun melampaui batas defisit fiskal.
