Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan stok pupuk nasional berada dalam kondisi aman dan bahkan berpotensi untuk diekspor, di tengah krisis produksi pupuk global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Purbaya menjelaskan, salah satu faktor yang menjaga kinerja produksi pupuk dalam negeri adalah mekanisme subsidi yang dibayarkan di awal. Pemerintah menerapkan skema pembayaran subsidi di muka untuk pengadaan bahan baku, yakni sebelum proses produksi dan distribusi berlangsung, berdasarkan selisih harga komersial dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Karena kita bayar subsidi pupuk di depan, lebih dari Rp 20 triliun di awal tahun. Jadi cost of capital mereka turun, tidak perlu pinjam ke bank,” ujar Purbaya dalam media briefing, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, skema tersebut membuat produsen memiliki likuiditas sejak awal sehingga dapat beroperasi lebih cepat dan efisien. Purbaya mengatakan kondisi ini turut mendorong peningkatan produksi pupuk nasional hingga berada pada level tinggi dan membuka peluang ekspor ketika pasokan global terganggu.
“Mereka bisa beroperasi dengan cepat dan lebih efisien. Kalau punya duit kan gampang beli ini, beli itu. Sehingga kita sekarang produksinya, kata Menteri Pertanian, sudah tinggi dan bahkan siap ekspor ketika dunia lagi pusing di pupuk,” jelasnya.
Purbaya menilai situasi Indonesia berbanding terbalik dengan sejumlah negara lain yang terdampak konflik geopolitik, terutama ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang mengganggu rantai pasok global. Ia menyebut gangguan distribusi di Selat Hormuz serta kenaikan harga gas alam telah mendorong lonjakan biaya produksi pupuk, khususnya urea, di banyak negara dan memicu kelangkaan di pasar internasional.
Ia juga menyoroti bahwa isu pupuk kini menjadi perhatian lembaga global, tidak hanya terbatas pada sektor energi.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan adanya permintaan impor pupuk urea dari sejumlah negara, antara lain India, Australia, Filipina, dan Brasil. India disebut mengajukan permintaan sekitar 500 ribu ton, sedangkan Australia telah menyepakati pengiriman tahap awal sebesar 250 ribu ton.
