Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirajuda menyebut Ranah Minang pernah dikenal sebagai “gudang” diplomat ulung yang ikut membentuk perjalanan Indonesia. Namun, ia menilai kebutuhan diplomat bermutu saat ini semakin besar, sehingga Kementerian Luar Negeri merekrut sedikitnya 100 calon diplomat setiap tahun untuk dididik bagi kepentingan diplomasi luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Hasan saat membuka Seminar Tahunan Mengenang Tokoh Diplomasi Bung Hatta di Aula Gedung B Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Bung Hatta, Selasa (10/8). Seminar tersebut mengangkat tema “Implementasi Diplomasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah dan perlindungan Buruh Migran”.
Hasan mengatakan perekrutan calon diplomat baru telah dilakukan Departemen Luar Negeri sejak tahun sebelumnya. Ia menyinggung sejumlah tokoh diplomasi yang berasal dari Sumatera Barat, seperti Bung Hatta, Agus Salim, Abdullah Kamil, serta nama-nama lainnya. Menurutnya, rekrutmen dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil.
Ia mencontohkan rekrutmen tahun lalu yang menerima 98 calon diplomat baru dari sekitar 14.000 pelamar. Dari jumlah tersebut, kata Hasan, sekitar separuhnya hampir menyelesaikan dinas luar negeri, dan 50 persen di antaranya adalah perempuan.
Dalam kesempatan yang sama, Hasan juga memaparkan langkah-langkah Deplu terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Ia menyebut Deplu membentuk lembaga baru di perwakilan RI, yakni Direktorat Perlindungan TKI, serta mengupayakan perubahan kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri agar lebih terbuka dan bersahabat bagi seluruh WNI.
Hasan menegaskan upaya tersebut merupakan proses berkelanjutan untuk meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri. Ia menyampaikan harapan agar kantor perwakilan dan KBRI menjadi “rumah” bagi WNI, serta meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelayanan yang tidak ramah.
Selain itu, Hasan menyebut pemerintah dalam waktu dekat akan meratifikasi perjanjian perlindungan pekerja migran dan keluarganya (Protection for Migran Workers and Their Family), serta perjanjian perlindungan terhadap tenaga kerja wanita.
Hasan mengakui persoalan TKI berawal dari kondisi di dalam negeri, seperti kurangnya lapangan kerja dan krisis ekonomi. Kebutuhan tenaga kerja yang tinggi dari luar negeri, terutama Malaysia dan Singapura, menurutnya kemudian ditengahi oleh calo, yang memunculkan berbagai persoalan, termasuk tenaga kerja ilegal.
Dalam pertemuan dengan wartawan usai sambutan pembuka seminar, Hasan mengatakan persoalan tersebut melibatkan banyak instansi pemerintah, seperti Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, dan Deplu. Karena itu, ia menekankan ada bagian-bagian persoalan TKI yang bukan kewenangan Deplu.
Terkait rencana Malaysia memulangkan tenaga kerja asal Indonesia secara besar-besaran, Hasan menilai dari sisi hukum tindakan itu sah. Ia menyebut dari sekitar 1,3 juta TKI di Malaysia, sekitar separuhnya merupakan TKI ilegal yang umumnya bekerja di sektor perkebunan seperti sawit dan karet.
Namun Hasan menambahkan, berdasarkan hasil pembicaraan tingkat pejabat senior setingkat direktur jenderal yang dilakukan Senin (9/8) dengan pemerintah Malaysia, Malaysia disebut setuju menunda pemulangan TKI hingga pemilu selesai. Malaysia juga disebut sepakat melakukan pemulangan secara bertahap dan bermartabat.
Hasan mengatakan pos-pos keluar para TKI serta alat transportasi untuk pemulangan telah teridentifikasi. Para TKI, menurutnya, akan dipulangkan langsung ke daerah asal masing-masing agar tidak menimbulkan persoalan transit di daerah penampungan pertama.
Ia juga menyebut KBRI Kuala Lumpur setiap tahun memulangkan hampir 2.000 TKI ilegal, dan pada tahun sebelumnya meningkat menjadi 3.000 orang. Jumlah itu, kata Hasan, di luar pemulangan yang dilakukan pemerintah Malaysia.
