JAKARTA — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo terkait posisi Indonesia di Board of Peace (BoP) menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Marsudi menilai, apabila tidak ada harapan untuk perdamaian, maka Indonesia lebih baik keluar dari BoP.
Menurut Marsudi, MUI memiliki sikap dan keinginan tinggi untuk kemerdekaan Palestina dan terciptanya perdamaian. Dalam konteks itu, ia juga meminta Presiden Prabowo melakukan “diplomasi jaipongan”, istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan perlunya kelincahan dan kecermatan dalam bersikap di tengah dinamika geopolitik.
Marsudi mengibaratkan sejumlah negara yang memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat, seperti Arab Saudi atau Bahrain, berpotensi “jempolnya diinjak”. Sementara itu, Iran yang tidak memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat, menurutnya, bisa saja “ditimpuki”. Ia menekankan Indonesia harus pandai menempatkan diri dalam situasi tersebut.
Sementara itu, Pakar Geopolitik Timur Tengah Universitas Padjadjaran Dina Sulaeman menilai ketika ada dua kebijakan strategis besar yang terjadi hampir bersamaan, biasanya terdapat keterkaitan satu sama lain. Dina menyebut ada banyak pasal yang ia nilai merugikan Indonesia.
Dina juga menilai BoP dalam situasi saat ini tidak mampu menciptakan perdamaian. Ia mengatakan tidak ada pembahasan terperinci mengenai Palestina dalam BoP. “Kalau memang ingin damai, kenapa harus menyerang negara lain yang berdaulat? Trump ini bukan pejuang perdamaian. Kenapa kita harus gabung (Board of Peace)?,” ujarnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia Nababan memberikan klarifikasi atas pernyataan tersebut. Ulta menegaskan BoP tidak bisa dikaitkan dengan perjanjian tarif dagang Amerika Serikat. Ia juga menyatakan belum ada transaksi Rp17 triliun yang selama ini ramai diperbincangkan publik.
Di sisi lain, desakan publik agar Indonesia mundur dari BoP menguat setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026).
