Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (14/1), mendapat sorotan dari kalangan pemerhati kemaritiman. Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, menilai pidato Menteri Luar Negeri Sugiono tidak menyinggung sektor maritim sama sekali.
Siswanto menyampaikan kritik tersebut pada Sabtu (17/1). Menurutnya, isu maritim semestinya menjadi bagian penting dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia, mengingat sektor tersebut berkaitan erat dengan posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Ia berpendapat Kementerian Luar Negeri seharusnya memainkan peran utama dalam mengawal diplomasi maritim. Siswanto menilai diplomasi maritim memiliki keterkaitan dengan aspek ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan negara. Ia juga menilai ketiadaan pembahasan isu maritim dalam PPTM 2026 berpotensi melemahkan respons Indonesia terhadap ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global.
Selain itu, Siswanto turut menyoroti Asta Cita Prabowo-Gibran yang menurutnya belum menyentuh kemaritiman secara komprehensif. Ia menyebut konsep yang terlihat baru sebatas ekonomi biru, yang dinilainya hanya salah satu bagian kecil dari sektor kemaritiman. Dari situ, ia menilai tidak mengherankan jika isu maritim kemudian tidak tampak dalam aktivitas diplomasi.
Siswanto juga memperingatkan dampak terhadap industri maritim nasional jika tidak ada dukungan diplomasi maritim yang kuat. Ia menyebut sektor seperti pelabuhan dan pelayaran berisiko semakin terpinggirkan dari perhatian internasional apabila perhatian pemerintah terhadap isu tersebut dinilai lemah.
Menurutnya, ketiadaan fokus pada isu maritim dalam pernyataan kebijakan luar negeri berpotensi membawa implikasi terhadap posisi strategis Indonesia di tingkat global serta daya saing industri maritim domestik. Ia juga menyinggung bahwa hal ini dapat berpengaruh terhadap upaya menjaga kedaulatan wilayah perairan yang kaya sumber daya.
