Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pasar keuangan Indonesia relatif lebih terjaga di tengah eskalasi konflik Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebut kondisi tersebut ditopang penguatan fundamental serta reformasi tata kelola pasar yang terus didorong regulator.
Friderica menyampaikan bahwa dinamika global belakangan menunjukkan tidak ada situasi yang benar-benar stabil. Ia menyinggung eskalasi konflik di Iran sebagai kejadian yang mengejutkan setelah sebelumnya perhatian pasar sempat tertuju pada meredanya isu Venezuela. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara Market Outlook 2026 CNBC di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa, 3 Maret 2026.
Menurut Friderica, konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi memicu tekanan besar terhadap harga energi global. Iran disebut memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di dunia dan menguasai Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 30% perdagangan minyak dunia dan 20% LNG.
Ia mengingatkan, jika penutupan Selat Hormuz terjadi secara berkepanjangan, dampaknya akan signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Risiko tersebut, kata dia, menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan, termasuk arah suku bunga dan pengelolaan likuiditas.
Friderica juga menyoroti bahwa ketidakpastian geopolitik mendorong fenomena flight to quality ke instrumen safe haven dan memperketat persaingan memperebutkan dana global. Dalam situasi itu, pasar negara berkembang dituntut menunjukkan fundamental yang kuat dan tata kelola yang kredibel agar tetap kompetitif serta menarik arus modal asing.
OJK mencatat pasar domestik sempat mengalami tekanan signifikan. Pada 28 Januari, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 7,35% dalam sehari, disertai arus keluar investor nonresiden sebesar Rp6,2 triliun. Namun, dalam dua pekan terakhir, investor asing kembali mencatatkan pembelian bersih, yakni Rp2,07 triliun pada minggu ketiga Februari dan Rp5,6 triliun pada pekan berikutnya.
Friderica menilai pergerakan tersebut menunjukkan kepercayaan dapat pulih selama reformasi dilakukan secara konsisten dan transparan. Untuk memperkuat daya tahan pasar, OJK menyiapkan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah peningkatan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%. Untuk penawaran umum perdana saham (IPO) baru, ketentuan akan langsung 15%, sedangkan emiten yang sudah tercatat diberikan masa transisi terukur agar tidak mengganggu stabilitas pasar.
OJK juga mendorong penguatan transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO), termasuk pengawasan terhadap afiliasi dan hubungan pengendali guna mencegah praktik nominee. Selain itu, klasifikasi data kepemilikan saham akan dibuat lebih rinci melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dari sebelumnya sembilan tipe investor menjadi 25 jenis, serta dikembangkan hingga 28 subkategori agar selaras dengan praktik global.
Langkah lainnya mencakup percepatan demutualisasi, penguatan penegakan aturan terhadap pelanggaran emiten dan financial influencer, peningkatan kualitas tata kelola melalui pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi bagi direktur keuangan, komisaris, serta komite audit, hingga pendalaman pasar dari sisi pasokan, permintaan, dan infrastruktur. Friderica menegaskan, penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi pilar utama.
OJK juga berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal bersama pemerintah untuk memastikan implementasi berjalan efektif. Reformasi tersebut, kata Friderica, turut menjadi rujukan bagi otoritas di kawasan seperti Malaysia dan Filipina yang menyesuaikan kebijakan free float dan transparansi kepemilikan.
Di sisi lain, OJK menyoroti penurunan partisipasi investor institusi domestik—seperti asuransi, dana pensiun, dan BPJS Ketenagakerjaan—di pasar saham. Tren ini dinilai perlu dibalik melalui reformasi yang lebih berani dan ambisius agar sumber pendanaan domestik semakin kuat.
Untuk 2026, OJK memproyeksikan kredit perbankan tumbuh 10–12% dengan dukungan pertumbuhan dana pihak ketiga 7–9%. Sektor asuransi diperkirakan tumbuh 5–7%, sementara aset dana pensiun berpotensi meningkat 10–20%.
Friderica menekankan bahwa koreksi pasar akibat sentimen global tidak semata dipicu faktor eksternal, tetapi juga mencerminkan ekspektasi investor terhadap standar integritas dan transparansi yang semakin tinggi. OJK menyatakan stabilitas pasar keuangan Indonesia tetap terjaga di tengah memanasnya konflik Iran–Israel–Amerika Serikat, dengan reformasi struktural dan penguatan tata kelola sebagai penopang utama.
