JAKARTA – Kenaikan harga BBM non-subsidi per 18 April 2026 menjadi perhatian masyarakat. Pakar ekonomi bidang energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penyesuaian harga tersebut dipicu oleh memburuknya krisis energi global, sehingga kebijakan sebelumnya perlu diperbaiki.
Menurut Fahmy, kenaikan BBM non-subsidi merupakan langkah yang wajar dan tepat. Ia menyebut harga BBM sebelumnya tidak mengalami penyesuaian, sementara untuk BBM dengan RON 92 ke atas, penetapan harga mengikuti mekanisme pasar sesuai kondisi ekonomi yang berlangsung.
Fahmy juga berpendapat harga BBM seharusnya bergerak mengikuti siklus perubahan harga minyak dunia. Ia mengkritik kebijakan sebelumnya yang menahan harga BBM non-subsidi tetap stabil, karena dinilai kurang tepat.
Terkait dampaknya, Fahmy menilai pengaruh kenaikan BBM non-subsidi terhadap masyarakat cenderung kecil. Alasannya, konsumsi masyarakat lebih banyak terpusat pada BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar yang tarifnya relatif stabil.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah menaikkan BBM non-subsidi namun menahan harga BBM bersubsidi dinilai dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Pengaruhnya terhadap masyarakat menurut saya tidak signifikan. Karena konsumen BBM non-subsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna pertalite dan solar. Selain itu, BBM non-subsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok,” kata Fahmy.
Ia menegaskan, jika Pertalite dan Solar ikut dinaikkan, dampaknya berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli. “Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM non-subsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat,” lanjutnya.
