Perubahan sistem keamanan global yang kian cair dan sulit diprediksi dinilai menuntut Indonesia memperkuat kesiapan pertahanan nasional secara menyeluruh. Pakar keamanan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. Sugeng Riyanto mengatakan dinamika global saat ini membuat sengketa yang sebelumnya dapat dikelola melalui jalur politik atau diplomasi semakin mudah bertransformasi menjadi konflik terbuka.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugeng dalam forum Indonesia Outlook 2026: Leadership at a Crossroads under the Prabowo Administration yang digelar pada Selasa (20/1).
Menurut Sugeng, sistem keamanan internasional tengah menghadapi tantangan serius, mulai dari meningkatnya kecenderungan konflik bersenjata, melemahnya peran lembaga internasional, hingga normalisasi penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa antarnegara.
“Sistem keamanan internasional hari ini sangat cair. Sengketa yang sebelumnya dapat dikelola melalui jalur politik atau diplomasi kini semakin cepat berubah menjadi konflik bersenjata,” ujarnya.
Ia mencontohkan konflik Rusia–Ukraina serta eskalasi kekerasan di Timur Tengah sebagai indikasi melemahnya mekanisme pengendalian konflik di tingkat global. Sugeng juga menilai ketidakmampuan lembaga internasional dalam menghadapi praktik unilateralisme negara-negara besar turut memperburuk kondisi keamanan dunia.
Dalam konteks Indonesia, Sugeng menyoroti meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional, terutama di bidang keamanan siber. Ancaman ini dinilai semakin serius karena tidak hanya mengganggu sistem informasi negara, tetapi juga berdampak langsung pada keamanan individu atau human security.
“Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap serangan siber. Kasus kebocoran data dan peretasan sistem pada berbagai institusi negara menunjukkan bahwa keamanan siber harus menjadi prioritas strategis,” jelasnya.
Di dalam negeri, ia juga menyinggung sejumlah persoalan keamanan nasional, mulai dari isu integrasi Papua, dinamika politik dan keamanan di Aceh, hingga lemahnya koordinasi antar-lembaga dalam pengelolaan keamanan maritim. Tumpang tindih kewenangan serta ego sektoral disebut masih menjadi penghambat utama efektivitas sistem pertahanan nasional.
Sugeng mendorong pemerintah mengembangkan strategi pertahanan yang lebih fleksibel, adaptif, dan akuntabel. Ia mengusulkan pengaktifan kembali Defense White Paper sebagai rujukan utama kebijakan pertahanan. Selain itu, pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) dinilai krusial untuk memastikan kapasitas pertahanan Indonesia tetap memadai.
Ia menekankan bahwa pertahanan modern tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan senjata konvensional. Penguatan teknologi seperti drone, sistem radar, pertahanan siber, dan kecerdasan buatan disebut sebagai kebutuhan mendesak.
