Magelang — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi pemateri dalam rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Akademi Militer Magelang, Minggu (19/4).

Dalam paparannya, Panglima TNI menyoroti dinamika lingkungan strategis global yang masih diwarnai konflik di sejumlah kawasan, termasuk Timur Tengah dan perang Rusia–Ukraina, serta ketegangan di wilayah lain yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas global.

Ia menekankan pentingnya kewaspadaan nasional dan penguatan sinergi seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan situasi global tersebut.

Panglima TNI juga menegaskan peran TNI tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi turut mendukung percepatan pembangunan daerah melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Ia mendorong kolaborasi aktif antara TNI dan DPRD di daerah guna memperkuat ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Silakan (TNI) diajak membangun wilayah-wilayah Bapak–Ibu sekalian untuk mempercepat pembangunan di wilayah dan bisa menyejahterakan masyarakat,” ujar Agus.

Selain itu, Panglima TNI menyampaikan penguatan struktur pertahanan melalui pembentukan satuan-satuan baru. Rencana tersebut mencakup pembentukan 37 Komando Daerah Militer (Kodam), 15 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal), serta 8 Pasukan Marinir (Pasmar) di berbagai wilayah Indonesia.

Di samping itu, TNI juga mengembangkan pembentukan batalyon baru secara bertahap, dengan target 150 batalyon setiap tahun. Menurut Panglima TNI, langkah ini menjadi bagian dari penguatan pertahanan sekaligus dukungan terhadap pembangunan daerah.

Batalyon yang dibentuk dirancang tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga mendukung kegiatan produktif masyarakat, seperti pertanian, peternakan, perikanan, konstruksi, dan pelayanan kesehatan.

“Ini sesuai dengan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, salah satunya ada membantu tugas Pemda untuk membantu percepatan pembangunan, jadi jangan ada persepsi yang lain-lain,” kata Agus.

KPPD yang berlangsung pada 15–19 April tersebut, menurut Lemhannas RI, ditujukan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis para pimpinan DPRD serta mendorong sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan daerah agar selaras dengan kepentingan nasional.