Pemerintah memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Langkah ini dipandang sebagai upaya pengelolaan keuangan negara yang adaptif dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global, termasuk dampak kenaikan harga minyak dunia.
Kebijakan efisiensi dijalankan lintas sektor, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, hingga Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penghematan, terutama pada belanja operasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan efisiensi tidak akan mengganggu pelayanan publik, terutama program bantuan sosial yang menjadi prioritas. Ia menyebut bantuan sosial reguler, penanganan kebencanaan, dan program atensi tetap berjalan.
Di Kementerian Sosial, efisiensi difokuskan pada pengurangan belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Penghematan juga dilakukan pada aspek operasional, antara lain penggunaan listrik, AC, alat tulis kantor, hingga pelaksanaan rapat. Dari langkah tersebut, Kemensos tercatat menghemat sekitar Rp1 miliar dari penggunaan listrik pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya efisiensi di tingkat daerah. Ia meminta kepala daerah menekan perjalanan dinas yang tidak mendesak dan mengalihkan anggaran ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tito menegaskan anggaran seharusnya diarahkan pada program pro-rakyat, bukan kegiatan yang tidak menjadi prioritas.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan juga melakukan efisiensi, khususnya pada penggunaan bahan bakar minyak (BBM), sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika geopolitik global. Kepala Biro Informasi Pertahanan Rico Ricardo Sirait menyatakan kebijakan tersebut dilakukan tanpa mengganggu operasional strategis, dengan pengaturan sumber daya yang lebih efektif dan berbasis prioritas untuk menjaga kesiapan operasional.
Selain penghematan BBM, pengawasan terhadap pegawai yang menjalankan skema work from home (WFH) juga diperketat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan efisiensi berjalan optimal tanpa menambah beban anggaran, terutama terkait konsumsi BBM.
Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan program prioritas. Dengan menekan belanja yang dinilai tidak mendesak dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif, pemerintah menegaskan komitmen mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab dan berpihak pada masyarakat.
