Pemerintah tengah berupaya mengeluarkan dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang terjebak di wilayah konflik Selat Hormuz. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pengangkutan minyak mentah (crude) di tengah memanasnya situasi kawasan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bersama Pertamina saat ini menempuh jalur diplomasi agar kedua kapal dapat keluar dari Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Selasa (3/3).
“Kami lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan,” ujar Bahlil.
Bahlil menyebut, apabila skenario terburuk terjadi dan kapal-kapal tersebut tidak dapat keluar dari Selat Hormuz, pemerintah menyiapkan langkah alternatif dengan membeli minyak mentah dari wilayah lain yang pengirimannya tidak melewati area konflik. Menurutnya, opsi tersebut telah ditemukan sehingga pasokan energi nasional tetap terjaga.
“Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu problem, bukan sesuatu masalah yang sangat penting,” kata Bahlil.
Dalam konteks mitigasi risiko geopolitik, pemerintah juga berencana mengalihkan seluruh impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Kebijakan ini dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan, yang melibatkan Israel, AS, dan Iran.
Bahlil menyampaikan, sekitar 25 persen dari total impor minyak mentah Indonesia selama ini berasal dari Timur Tengah, sementara sisanya dipasok dari negara lain seperti Angola, Amerika Serikat, dan Brasil. “25 persen dari total crude yang kita pesan dari Middle East itu akan dialihkan (ke AS),” ujarnya.
Pengalihan impor tersebut juga disebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, di mana Indonesia berkomitmen membeli produk energi senilai 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp 253 triliun.
