JAKARTA — Pemerintah mengubah pendekatan dalam mengelola perekonomian seiring meningkatnya tekanan global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan arah kebijakan saat ini tidak lagi berjalan seperti biasa, melainkan memasuki “mode bertahan” atau survival mode.
“Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual,” ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta.
Pernyataan tersebut menarik perhatian publik karena istilah survival mode kerap diasosiasikan dengan situasi krisis. Namun, ekonom menilai istilah itu lebih menggambarkan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas, bukan tanda ekonomi sedang runtuh.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menjelaskan bahwa survival mode mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan dari ekspansi ke stabilisasi. Pemerintah, menurut dia, tidak lagi mengejar akselerasi pertumbuhan secara agresif, melainkan berfokus menjaga ekonomi tetap tumbuh di tengah tekanan.
“Yang saya fahami, ‘survival mode’ yang dimaksud adalah cerminan dilakukan pergeseran orientasi kebijakan dari ekspansi ke stabilisasi. Pemerintah tidak lagi mengejar akselerasi pertumbuhan secara agresif, tetapi fokus menjaga ekonomi tetap tumbuh di tengah tekanan,” ujar Rizal kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2026).
Rizal menilai, dalam pendekatan tersebut pemerintah lebih memprioritaskan menjaga daya beli minimum masyarakat, stabilitas fiskal, serta pengurangan risiko, ketimbang mendorong pertumbuhan tinggi.
Ia menjelaskan, langkah kehati-hatian itu didorong oleh tekanan eksternal yang semakin kuat, termasuk gejolak global yang memengaruhi ekspor, arus modal, hingga nilai tukar. Di dalam negeri, ruang fiskal juga disebut semakin terbatas, sementara kebutuhan belanja negara meningkat.
Kombinasi tekanan global dan keterbatasan fiskal itu, menurut Rizal, membuat pemerintah perlu lebih waspada agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa mengambil risiko fiskal berlebihan.
Meski demikian, Rizal menegaskan kondisi tersebut tidak berarti Indonesia sedang berada dalam krisis. Ia menyebut situasi ini lebih merupakan fase antisipatif agar ekonomi tidak memburuk.
“Implikasinya ke masyarakat bukan krisis, tetapi perlambatan peningkatan kesejahteraan,” kata Rizal.
Dalam situasi tersebut, ia menilai stimulus ekonomi tidak lagi agresif, subsidi cenderung lebih selektif, dan dorongan terhadap daya beli masyarakat menjadi lebih terbatas.
