Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar tengah mengkaji kebijakan relaksasi pajak bagi pelaku usaha wisata. Wacana ini diposisikan sebagai strategi untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah tekanan ekonomi yang dipengaruhi kondisi global dan regional.
Pembahasan awal mengemuka dalam rapat koordinasi jajaran Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Karanganyar bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Senin (27/4/2026), di Mal Pelayanan Publik (MPP) Karanganyar. Forum tersebut digunakan untuk mengurai kendala teknis dan merumuskan langkah strategis peningkatan PAD.
Asisten II Setda Karanganyar, Titis Sri Jawoto, mengatakan kondisi pelaku usaha, khususnya sektor pariwisata, saat ini tidak berada dalam situasi ideal. Menurutnya, gagasan kajian insentif fiskal muncul dari Bupati Karanganyar sebagai respons atas kondisi di lapangan.
“Pelaku usaha memang sedang tidak baik-baik saja. Ini fakta di lapangan. Maka muncul gagasan dari Pak Bupati untuk mengkaji kemungkinan pemberian insentif fiskal, salah satunya relaksasi pajak,” ujar Titis usai rapat.
Titis menjelaskan, relaksasi pajak dinilai sebagai opsi realistis di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah untuk memberikan bantuan langsung. Salah satu bentuk yang dikaji adalah penyesuaian tarif pajak daerah yang selama ini ditetapkan sebesar 10% dalam peraturan daerah (perda).
“Apakah memungkinkan diturunkan? Ini yang sedang dihitung. Jangan sampai kita menurunkan tarif justru menggerus PAD. Tapi ada kemungkinan sebaliknya, dengan tarif lebih ringan, kepatuhan meningkat dan penerimaan justru naik,” katanya.
Ia menekankan, pendekatan tersebut tidak semata berorientasi pada pengurangan beban pajak, melainkan upaya meningkatkan intensifikasi penerimaan melalui kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, tarif tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan apabila kepatuhan rendah.
“Kalau tarif tinggi tapi tidak disiplin bayar, hasilnya tidak optimal. Tapi misal diturunkan dan mereka jadi patuh, itu justru bisa lebih baik,” ujarnya.
Meski demikian, Titis menyatakan kebijakan relaksasi pajak tidak akan diputuskan terburu-buru. Pemkab telah menugaskan OPD teknis untuk melakukan kajian komprehensif, termasuk simulasi dampak terhadap PAD, agar keputusan berbasis data dan analisis.
Selain kajian internal, Pemkab juga membuka kemungkinan melakukan studi ke daerah lain yang telah menerapkan kebijakan serupa sebagai bahan pembanding. “Kalau internal belum menemukan formulasi yang tepat, kenapa tidak belajar ke daerah lain yang sudah lebih dulu menerapkan? Ini bagian dari upaya kita mencari solusi terbaik,” kata Titis.
Dalam kesempatan itu, Titis mengakui sektor pariwisata Karanganyar belakangan menunjukkan tren penurunan kunjungan. Ia menyebut penurunan terjadi secara umum dan linear sejalan dengan kondisi nasional, dengan penurunan sekitar 30% hingga 40% di berbagai objek wisata.
“Kalau kita lihat data nasional, jumlah pemudik juga turun. Jadi ini memang kondisi umum, bukan hanya Karanganyar,” ujarnya.
Titis juga menyoroti data yang menempatkan Karanganyar pada posisi 25 dalam peringkat kunjungan wisata di Jawa Tengah. Ia mengaku meragukan angka tersebut dan menilai perlu pengujian menggunakan data yang lebih valid, misalnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memanfaatkan data pergerakan pengguna ponsel dari luar daerah.
Menurutnya, karakter Karanganyar sebagai daerah tujuan wisata, bukan daerah lintasan, semestinya membuat data kunjungan relatif lebih akurat. “Kalau orang datang ke Karanganyar, hampir pasti tujuannya wisata. Beda dengan daerah transit yang datanya bisa bias. Jadi saya ragu data Karanganyar diperingkat bawah,” katanya.
Titis berharap wacana relaksasi pajak dapat membantu pelaku usaha bertahan sekaligus mendorong pemulihan sektor pariwisata secara bertahap. Ia menilai insentif fiskal memiliki keunggulan karena tidak membebani anggaran daerah secara langsung.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, insentif dalam bentuk kebijakan seperti ini justru lebih memungkinkan. Tidak harus bantuan fisik, tapi dampaknya bisa langsung dirasakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila hasil kajian menyatakan relaksasi pajak layak diterapkan, implementasinya dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar bagi Bupati Karanganyar dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan optimalisasi PAD.
Sementara itu, pelaku usaha wisata di Karanganyar mengaku merasakan dampak penurunan kunjungan wisatawan. Pemilik pusat oleh-oleh Kampung Banana (dulu Banana Krezz), Aris Munandar, mengatakan turunnya jumlah wisatawan dipengaruhi banyak faktor, termasuk ketatnya persaingan antardaerah.
“Daerah lain sekarang menawarkan banyak sekali varian hiburan dan destinasi, dalam skala besar dan pilihan yang beragam. Sementara di sini relatif masih itu-itu saja,” ujarnya.
Aris juga menilai kemudahan akses jalan tol mengubah pola kunjungan wisatawan karena membuka lebih banyak pilihan destinasi. Menurutnya, situasi tersebut membutuhkan kehadiran pemerintah daerah melalui kebijakan dan intervensi, tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha.
“Tidak bisa dari sisi usaha saja. Pemda perlu hadir, baik lewat publikasi, perbaikan sarana prasarana, maupun kemudahan di sektor wisata,” katanya.
Ia menyoroti masih adanya kendala di kawasan wisata seperti Tawangmangu dan Kemuning yang dinilai belum sepenuhnya ramah investasi. Aris menyebut persoalan utama antara lain terkait tata ruang dan perizinan yang belum memberikan kepastian bagi investor.
“Pengusaha itu butuh kepastian. Sekarang zonasi terbatas, perizinan juga belum jelas arahnya. Ini yang membuat investor besar belum banyak masuk,” ujarnya.
Menurut Aris, keterbatasan tersebut berdampak pada minimnya investasi skala besar yang dapat menghadirkan inovasi di sektor pariwisata. Ia menilai tanpa inovasi dan tambahan destinasi baru, pariwisata Karanganyar akan sulit bersaing dengan daerah lain.
“Tempat kita tidak kalah indah, akses juga bagus. Tapi kalau isinya monoton, ya orang akan pilih tempat lain yang lebih variatif,” katanya.
