Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menilai Indonesia perlu mempersiapkan ketahanan nasional di tengah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik global.
Saat dihubungi di Jakarta, Senin, Khairul mengatakan eskalasi di Timur Tengah berpotensi memicu disrupsi rantai pasok energi dan mendorong lonjakan harga minyak dunia. Menurut dia, kondisi tersebut dapat memukul stabilitas ekonomi domestik Indonesia sehingga persiapan ketahanan nasional perlu dilakukan secara berlapis dan holistik sejak meletusnya perang Iran-Israel pada Sabtu (28/2).
Ia menekankan, dari sisi militer Indonesia membutuhkan strategi Anti-Access/Area Denial (A2/AD) yang solid untuk mencegah kekuatan asing beroperasi leluasa di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan laut teritorial Indonesia.
Khairul menjelaskan, posisi silang geografis Indonesia membuka kerentanan strategis sehingga strategi A2/AD dinilai menjadi kebutuhan untuk menghadapi skenario perang global di wilayah perairan. Ia juga menilai Indonesia saat ini belum memiliki kemampuan penangkalan maritim yang kuat, termasuk menghadapi risiko pelanggaran oleh kapal-kapal perang negara yang berkonflik maupun kemungkinan penentuan wilayah proksi di kawasan kedaulatan perairan Indonesia.
Menurut dia, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok yang tergabung dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan urat nadi perdagangan serta jalur logistik militer dunia.
Di luar aspek militer, Khairul menilai ketahanan nasional juga ditentukan oleh kesiapan menghadapi ancaman terhadap infrastruktur kritis. Ia menyebut jaringan listrik, telekomunikasi, perbankan, dan data pemerintahan perlu dilindungi dengan arsitektur pertahanan siber yang mutakhir.
“Perang modern dipastikan akan didahului oleh serangan siber yang menargetkan kelumpuhan fasilitas vital sebelum peluru pertama ditembakkan,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai Indonesia perlu merevitalisasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Menurutnya, konsep tersebut tidak semata terkait mobilisasi angkat senjata, melainkan pembangunan resiliensi sipil agar masyarakat dan negara mampu bertahan, beradaptasi, serta pulih dengan cepat dari krisis logistik dan informasi akibat perang global.
