Penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran memunculkan kekhawatiran baru di Asia terkait keamanan jalur pelayaran strategis lainnya. Selat Malaka, yang selama ini menjadi salah satu urat nadi perdagangan global, kini ikut menjadi sorotan karena perannya yang krusial dalam arus komoditas dan energi dunia.
Selat Malaka membentang sekitar 900 kilometer dan diapit oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, serta Singapura. Jalur ini dikenal sebagai rute laut terpendek yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa, sehingga menjadi pilihan utama bagi banyak pelayaran internasional.
Menurut laporan Reuters pada Kamis (23/4/2026), Selat Malaka menampung hampir 22% perdagangan maritim dunia, termasuk pengiriman minyak dan gas menuju negara-negara seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. U.S. Energy Information Administration bahkan menyebut Selat Malaka sebagai “chokepoint” minyak terbesar di dunia, melampaui Selat Hormuz.
Data menunjukkan besarnya ketergantungan dunia terhadap jalur ini. Pada paruh pertama 2025, sekitar 23,2 juta barel minyak per hari melintasi Selat Malaka, setara 29% dari total arus minyak laut global. Sementara itu, otoritas maritim Malaysia mencatat lebih dari 102.500 kapal melintasi Selat Malaka sepanjang 2025, meningkat dari sekitar 94.300 kapal pada 2024.
Meski demikian, tidak semua kapal dapat melintas dengan leluasa. Beberapa kapal berukuran sangat besar memilih rute alternatif memutar melalui selatan Indonesia karena keterbatasan kedalaman di Selat Malaka. Namun, pilihan jalur alternatif dinilai tidak menghilangkan risiko besar apabila Selat Malaka terganggu, mengingat penutupan selat ini dapat memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan biaya logistik, sehingga berdampak signifikan pada rantai pasok global.
Dari sisi keselamatan pelayaran, Selat Malaka memiliki titik tersempit sekitar 2,7 kilometer di Kanal Phillips dekat Singapura. Kondisi ini meningkatkan potensi kemacetan, tabrakan kapal, hingga risiko tumpahan minyak. Kedalaman perairan yang relatif dangkal juga membatasi pergerakan kapal-kapal raksasa.
Selain tantangan teknis, kawasan Selat Malaka juga lama dikenal sebagai wilayah rawan pembajakan dan serangan terhadap kapal dagang. ReCAAP Information Sharing Centre mencatat insiden sempat meningkat hingga lebih dari 100 kasus pada tahun lalu, meski frekuensi serangan mulai menurun pada awal tahun ini.
Secara strategis, Selat Malaka sangat penting bagi China. Sekitar 75% impor minyak mentah China melalui jalur laut melewati kawasan ini. Kekhawatiran turut meningkat bahwa konflik di kawasan lain, seperti Laut China Selatan atau Selat Taiwan, juga dapat mengganggu jalur perdagangan global, mengingat sekitar 21% perdagangan maritim dunia melewati wilayah tersebut.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap risiko jalur pelayaran, para pejabat negara-negara di kawasan menyatakan komitmen untuk menjaga Selat Malaka tetap terbuka. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut negara-negara di sekitar selat memiliki kepentingan bersama untuk memastikan kelancaran arus pelayaran dan tidak akan memberlakukan tarif atau pembatasan.
Pernyataan serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, yang menegaskan tidak ada keputusan sepihak terkait pengelolaan selat. Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand juga disebut terus melakukan patroli bersama guna menjaga keamanan jalur tersebut.
Isu ini mengemuka setelah Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa sempat melontarkan wacana pengenaan tarif kapal sebagai cara monetisasi Selat Malaka. Namun, ia kemudian mengakui langkah tersebut tidak memungkinkan dilakukan.
