Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyampaikan pernyataan terakhirnya kepada Majelis Umum terkait prioritas organisasi untuk 2026 pada Kamis, 15 Januari 2026. Dalam pidato yang disebut tak biasa, ia menyoroti situasi global yang diliputi konflik, impunitas, ketimpangan, dan perpecahan geopolitik, sembari menegaskan komitmen PBB terhadap reformasi dan multilateralisme.
Guterres, mantan Perdana Menteri Portugal yang menjabat sebagai Sekjen PBB selama dua periode sejak 2017, menggambarkan dunia saat ini sebagai arena konflik di Gaza, Ukraina, Sudan, dan wilayah lain. Ia juga menyinggung pemangkasan bantuan pembangunan yang memperberat tantangan kemanusiaan dan pembangunan.
Meski demikian, ia menyatakan PBB tetap mendorong upaya perdamaian, bantuan kemanusiaan, serta dialog global mengenai kecerdasan buatan (AI) yang berorientasi pada kemanusiaan.
Dalam beberapa pekan ke depan, Guterres memaparkan sejumlah rencana jangka pendek. Di antaranya peluncuran Independent Scientific Panel on Artificial Intelligence untuk menyediakan penilaian yang impersial dan berbasis bukti mengenai peluang, risiko, dan dampak AI. Ia juga menyebut rencana penerbitan rekomendasi High-Level Expert Group on Beyond GDP untuk mengukur kemajuan dan kesejahteraan dengan indikator yang dinilai lebih mencerminkan hal-hal yang penting bagi manusia dan planet.
Selain itu, PBB akan menggelar rangkaian pertemuan bulanan melalui UN80 Initiative guna mendorong dialog dan kerja sama berkelanjutan agar organisasi siap menghadapi masa depan. Guterres juga menyampaikan adanya penilaian atas kemungkinan penggabungan sejumlah badan, seperti UNDP dengan UNOPS, serta UN Women dengan UNFPA, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan koherensi dalam kerja pembangunan.
Di bidang keamanan, ia menyebut peninjauan operasi perdamaian akan dilakukan agar lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan tantangan kompleks saat ini.
Dalam pidatonya, Sekjen PBB merumuskan tiga prinsip fundamental. Pertama, kepatuhan penuh terhadap Piagam PBB yang ia sebut sebagai kesepakatan mengikat semua pihak dan fondasi hubungan internasional, termasuk bagi perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia. Ia mengecam pelanggaran hukum internasional yang terbuka, seperti serangan terhadap warga sipil dan pekerja kemanusiaan. Pada bagian ini, ia juga menyinggung ketimpangan kekayaan, dengan menyatakan 1 persen orang terkaya menguasai 43 persen aset global. Terkait AI, ia menekankan perlunya kendali manusia, bukan perusahaan swasta, dengan penekanan pada akuntabilitas dan kesenjangan digital.
Prinsip kedua, menurut Guterres, adalah mengejar perdamaian yang berkeadilan antarnegara dan dengan alam. Ia menyebut adanya upaya perdamaian intensif di Gaza—termasuk dukungan pada gencatan senjata dan solusi dua negara—serta di Ukraina, Sudan, Yaman, Kongo, Haiti, Sahel, dan Myanmar. Ia juga menyampaikan bahwa sembilan dari sepuluh negara dengan indikator pembangunan manusia terendah saat ini berada dalam situasi konflik. Menurutnya, perdamaian berkelanjutan membutuhkan pembangunan berkelanjutan, sementara dunia kekurangan lebih dari 4 triliun dolar AS per tahun dari sumber daya yang dibutuhkan negara-negara berkembang untuk memenuhi janji-janji pada 2030.
Prinsip ketiga adalah membangun persatuan di tengah era perpecahan. Ia menyerukan perlawanan terhadap rasisme, xenofobia, dan disinformasi melalui inklusi sosial, pendidikan, pekerjaan layak, dan kontrak sosial baru. Ia menegaskan migran dan pengungsi berhak dilindungi, sementara negara tetap berhak mengelola perbatasan secara berdaulat. Guterres juga menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi pemuda agar tidak terabaikan.
“Dunia sedang berubah—sering kali dengan cara yang mengganggu, namun juga dengan cara yang menginspirasi,” kata Guterres dalam pidatonya.
