Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran, di tengah dinamika kawasan yang juga terkait dengan Israel. Langkah ini dinilai sebagai manuver diplomasi tingkat tinggi yang berani, namun menyimpan risiko besar.
Akademisi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Asep Kamaluddin, menilai inisiatif tersebut dapat menjadi upaya strategis untuk menaikkan posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik global. Namun, ia menekankan perlunya sikap “optimisme terukur” agar langkah diplomasi itu tetap realistis.
Menurut Asep, niat Indonesia untuk berperan sebagai penengah merupakan wujud konkret amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia. Ia memandang tawaran mediasi patut diapresiasi sebagai niat baik, sekaligus menunjukkan Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam konflik internasional.
Asep juga menilai langkah tersebut mencerminkan upaya pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan profil Indonesia di panggung internasional. Selama ini Indonesia kerap diposisikan sebagai middle power, dan diplomasi aktif dinilai dapat membuka peluang bagi Indonesia tampil lebih signifikan secara global.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pendekatan pemerintah tidak langsung menyasar isu politik paling sensitif, seperti konflik ideologis atau program nuklir Iran. Asep menyarankan Indonesia memulai peran penengah melalui jalur kemanusiaan, seperti evakuasi korban atau bantuan medis di wilayah konflik, termasuk di Gaza, sebagai pintu masuk membangun kepercayaan.
“Pendekatan kemanusiaan dapat menjadi mekanisme trust-building. Dengan begitu Indonesia tidak langsung masuk ke isu politik yang selama ini mengalami kebuntuan,” ujarnya.
Selain jalur kemanusiaan, Asep menilai Indonesia perlu memperkuat aliansi regional untuk meningkatkan legitimasi dan daya tawar dalam proses mediasi. Ia menyebut negara seperti Qatar, Turki, dan Mesir dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong peran Indonesia.
Di sisi lain, Asep mengingatkan agar ambisi menjadi juru damai global tidak membuat Indonesia mengabaikan prioritas kawasan Asia Tenggara. Stabilitas kawasan, termasuk penanganan krisis politik di Myanmar serta dinamika internal ASEAN, menurutnya tetap perlu menjadi perhatian pemerintah.
Asep menilai upaya menjadi mediator dalam konflik segitiga yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan dinamika geopolitik Timur Tengah jauh lebih kompleks dibanding konflik regional biasa. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan posisi tawar, karena Indonesia dinilai belum memiliki leverage yang cukup kuat untuk memengaruhi keputusan strategis negara besar seperti Amerika Serikat.
Tanpa kekuatan diplomatik atau ekonomi yang signifikan, ia menilai mediator berisiko hanya menjadi perantara komunikasi tanpa kemampuan memengaruhi hasil akhir. Asep juga menyoroti potensi dilema terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang pernah diinisiasi Presiden AS saat itu, Donald Trump. Keterlibatan tersebut dapat membuka akses diplomatik ke Washington, tetapi berpotensi memunculkan persepsi di Teheran bahwa Indonesia tidak sepenuhnya netral.
Dari sisi domestik, Asep mengingatkan adanya tantangan opini publik. Solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina selama ini kuat, sehingga setiap langkah diplomasi yang melibatkan Israel atau konflik Iran-AS, menurutnya, perlu dilakukan secara pragmatis dan sensitif.
Ia menambahkan, proses mediasi juga menuntut komitmen sumber daya yang besar. Mediasi internasional biasanya memerlukan tim diplomatik permanen, alokasi anggaran, serta proses negosiasi jangka panjang. “Ini bukan sekadar kunjungan diplomatik satu kali. Mediasi konflik besar memerlukan investasi diplomatik yang serius dan berkelanjutan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah membuka komunikasi dengan Amerika Serikat dan Iran terkait tawaran mediasi tersebut. Ia mengatakan pembicaraan awal sudah dilakukan, meski belum ada keputusan final.
Menurut Sugiono, Washington dan Teheran masih ingin melihat perkembangan situasi dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan sebelum memberikan respons resmi. Ia menegaskan Presiden Prabowo bersedia menjadi mediator apabila kedua pihak menyetujui inisiatif tersebut, dengan tujuan memposisikan Indonesia sebagai jembatan dialog di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.
