Serangkaian langkah kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut mendorong eskalasi krisis di berbagai kawasan dan berpotensi melemahkan tatanan internasional berbasis hukum. Mulai dari Amerika Latin, Timur Tengah, Eropa hingga Asia-Pasifik, pendekatan yang menekankan kepentingan nasional dan kekuatan—sering dirujuk sebagai realisme politik—dinilai menciptakan situasi global yang kian tidak stabil.
Dalam perkembangan terbaru di Amerika Latin, AS dilaporkan memblokade Venezuela selama sebulan disertai serangan terhadap kapal-kapal yang diklaim mengangkut narkoba ke AS. Pada 3 Januari, AS disebut menyerang Caracas dan menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro serta istrinya, Cilia Flores. Trump kemudian menyatakan AS akan mengelola Venezuela sampai terbentuk pemerintahan baru yang sejalan dengan kepentingan AS.
Trump menyebut kepentingan itu terkait minyak, dengan menyatakan cadangan minyak Venezuela merupakan yang terbesar di dunia. Ia juga menyampaikan rencana pembagian hasil penjualan minyak: separuh untuk Venezuela dan separuh untuk AS. Tindakan tersebut disebut melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, serta bertentangan dengan Undang-Undang AS tentang perang yang memerlukan persetujuan Kongres.
Di saat yang sama, Trump juga disebut mengancam akan merampas Greenland dari Denmark, serta melontarkan ancaman terhadap Kolombia dan Meksiko. Rangkaian sikap ini dipandang sebagai bentuk ekspansi kekuatan yang terang-terangan.
Ketegangan juga mengemuka di Timur Tengah. Menanggapi demonstrasi di Iran yang dipicu tekanan ekonomi, Trump disebut mengancam akan menyerang rezim Iran jika aparat melakukan represi terhadap demonstran. Pada 29 Desember, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di resor Mar-a-Lago, Trump menegaskan akan membiarkan Israel melanjutkan perang di Gaza apabila Hamas menolak dilucuti. Ia juga menolak tuduhan dari badan-badan PBB terkait dugaan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditujukan kepada Israel.
Di Asia-Pasifik, AS memberikan bantuan persenjataan senilai 11,1 miliar dolar AS kepada Taiwan di bawah Presiden Lai Ching-te yang pro-kemerdekaan, disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah. China merespons dengan mengerahkan kekuatan di sekitar Taiwan untuk mencegah proklamasi kemerdekaan. Setelah invasi AS ke Venezuela, muncul kekhawatiran bahwa China dapat menempuh langkah serupa terhadap Taiwan.
Menurut paparan dalam artikel tersebut, rangkaian peristiwa itu berkaitan dengan agenda Trump untuk “menjadikan AS berjaya kembali”. Gedung Putih pada 5 Desember 2025 merilis dokumen Strategi Keamanan Nasional AS yang disebut menekankan fokus pengamanan Benua Amerika sebagai lingkungan pengaruh AS, sejalan dengan Monroe Doctrine. Namun, AS tetap berkomitmen melindungi Israel dan mendorong stabilitas kawasan melalui Abraham Accord setelah rezim Iran dijatuhkan, sekaligus memusatkan perhatian menghadapi China di Asia-Pasifik, termasuk melalui penguatan pertahanan Taiwan.
Dalam kerangka yang sama, dukungan penuh Trump kepada Israel dan upaya mengakomodasi aspirasi keamanan Rusia disebut dilakukan dengan konsekuensi pada kepentingan keamanan Eropa dan teritori Ukraina. Salah satu tujuan yang disebut adalah menjauhkan Rusia dari China. Rencana menduduki Greenland dikaitkan dengan upaya menguasai minyak dan tambang tanah jarang, sekaligus membuka peluang kerja sama AS-Rusia di kawasan Arktik yang kaya sumber daya.
Namun demikian, artikel itu menilai Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hanya mengincar wilayah timur Ukraina, melainkan juga mendorong pelengseran Presiden Volodymyr Zelenskyy. Hal ini dikaitkan dengan pernyataan Putin bahwa Zelenskyy dianggap tidak lagi memiliki legitimasi karena masa jabatan telah selesai, serta penolakan Putin terhadap proposal perdamaian AS yang disebut sudah disesuaikan dengan masukan Zelenskyy.
Dalam bagian yang membahas konsep, realisme politik dijelaskan sebagai pandangan yang melihat dunia sebagai arena kompetitif dan konfliktual, di mana negara bertindak rasional demi kepentingan nasional dan kekuatan untuk bertahan hidup dalam sistem internasional yang anarkis. Berbeda dengan liberalisme politik yang menekankan kerja sama dan institusi internasional, realisme memprioritaskan keamanan dan kekuatan, skeptis terhadap kerja sama, serta mendorong prinsip “self-help”.
Terkait Venezuela, tuduhan Trump bahwa Maduro terlibat kartel narkoba disebut tidak disertai bukti. Alasan utama disebut untuk menjatuhkan rezim kiri dan mengurangi pengaruh China di Venezuela. China disebut sebagai importir minyak Venezuela dan terlibat dalam eksploitasi komoditas strategis di negara itu. Permusuhan AS terhadap Venezuela dikaitkan dengan kebijakan nasionalisasi industri minyak pada era Hugo Chavez, yang dilanjutkan Maduro dengan hubungan erat ke Iran dan China. Venezuela juga disebut memiliki perjanjian pertahanan dengan Rusia.
Artikel itu menyebut invasi AS berpotensi memicu krisis lebih luas di Amerika Latin, terlihat dari reaksi negatif sebagian besar negara di kawasan. China mengecam AS karena hilangnya pasokan minyak Venezuela dapat meningkatkan ketergantungan Beijing pada minyak Timur Tengah dan AS, yang dinilai bisa memperkuat posisi tawar AS dalam isu tarif resiprokal dan komoditas tanah jarang.
Di sisi lain, pendudukan AS atas Venezuela disebut melemahkan posisi moral dan hukum internasional AS, yang dapat menjadi preseden bagi China untuk bertindak terhadap Taiwan. Dampaknya dinilai besar bagi perdagangan dunia mengingat Taiwan disebut sebagai produsen semikonduktor terbesar dan tercanggih, sementara Selat Taiwan merupakan jalur strategis dengan lalu lintas tanker dan kapal kargo senilai sekitar 5 triliun dolar AS per tahun.
Ketegangan di Asia-Pasifik juga dikaitkan dengan pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang disebut menyatakan serangan China ke Taiwan akan dipandang sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang. Uni Eropa, Inggris, dan Australia juga disebut memperingatkan Beijing setelah Presiden Xi Jinping menyatakan upaya China menganeksasi Taiwan tidak dapat dihentikan.
Di Timur Tengah, Trump disebut mengancam mendukung serangan Israel ke Iran jika program nuklir dan rudal balistik Iran tidak dihentikan. Disebut pula bahwa pada Juni, AS membantu Israel membombardir situs dan instalasi militer Iran, menewaskan 1.100 orang termasuk petinggi militer dan pakar nuklir. Serangan itu dikatakan melemahkan Iran, terutama setelah proksi-proksinya di Lebanon dan Palestina melemah serta sekutu Iran di Suriah runtuh, sementara ekonomi Iran memburuk akibat pemberlakuan kembali sanksi PBB terkait program nuklir.
Iran disebut menolak inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terhadap situs nuklir yang dibom AS, yang dituduh sebagai upaya membuat senjata nuklir. Namun, artikel itu menyebut sikap Iran bertujuan memperoleh kepastian konsesi pencabutan sanksi jika bekerja sama penuh dengan IAEA.
Posisi Iran yang dianggap melemah disebut ingin dimanfaatkan Netanyahu untuk menyerang kembali dan meruntuhkan rezim Iran. Namun, rencana ini dinilai berisiko karena Iran diperkirakan akan menggunakan seluruh kemampuannya dalam perang terbuka, yang dapat mengguncang stabilitas Timur Tengah dan berdampak global mengingat Teluk Persia adalah sumber utama energi dunia.
Di Gaza, pelaksanaan gencatan senjata fase kedua disebut tidak mudah. Fase pertama yang dimulai 10 Oktober berupa pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina disebut masih dipersoalkan Israel karena Hamas belum mengembalikan satu jenazah warga Israel. Sementara itu, Israel disebut masih menghambat bantuan kemanusiaan dan terus menyerang warga Gaza. Pada 30 Desember, Israel juga dilaporkan melarang 37 organisasi kemanusiaan internasional beroperasi di Gaza.
Artikel itu menilai Netanyahu tidak ingin perang berakhir menjelang pemilu Israel, serta disebut ingin menjadikan Gaza tidak layak huni. Di fase kedua, Hamas menolak melucuti senjata, sementara Israel menolak melepaskan kendalinya atas Gaza. Hamas juga menolak rencana pengawasan Dewan Perdamaian pimpinan Trump terhadap pemerintahan teknokratis Palestina dan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Israel disebut juga menolak ISF karena dapat mengubah Gaza dari isu domestik menjadi isu internasional yang membatasi ruang Israel melanjutkan perang.
Dalam situasi tersebut, Israel pada 29 Desember dilaporkan mengakui negara Somaliland yang memisahkan diri dari Somalia sejak 1991. Langkah itu disebut dikecam luas oleh negara-negara dunia dan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB kecuali AS. Israel disebut menuntut tiga syarat dari Somaliland: menampung warga Palestina, pembangunan pangkalan militer Israel di Teluk Aden, dan bergabung dalam Abraham Accord. Kesepakatan ini disebut memicu kecaman Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Houthi di Yaman karena memberi keuntungan strategis bagi Israel di Teluk Aden dan Laut Merah.
Di bagian penutup, artikel itu menyimpulkan bahwa realisme politik Trump telah menciptakan situasi global yang cenderung anarkistis. Setelah jatuhnya rezim Maduro, ambisi Netanyahu terhadap Iran, serta sikap Putin terhadap Ukraina, disebut muncul kemungkinan China menargetkan pemerintahan Taiwan di bawah Lai Ching-te, yang dapat berdampak pada stabilitas ASEAN. Dalam konteks eskalasi multipolar itu, AS dinilai tidak akan mampu mengendalikan krisis yang berkembang.
