Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dan bergerak di kisaran Rp 16.750-an per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (6/1/2026). Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup turun 18 poin atau 0,11 persen ke level Rp 16.758 per dolar AS, setelah pada perdagangan sebelumnya berada di posisi Rp 16.740 per dolar AS.
Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, pasar merespons memanasnya situasi terkait konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela.
Ibrahim menyebut sentimen utama dipicu insiden penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro atas perintah Presiden AS Donald Trump. Ia menjelaskan, Wakil Presiden Maduro, Delcy Rodriguez, telah dilantik sebagai presiden sementara pada Senin, namun arah sikap pemerintahannya terhadap intervensi AS masih belum jelas. Laporan pada hari yang sama juga menyebut intelijen AS memandang Rodriguez sebagai sosok yang paling tepat memimpin pemerintahan sementara.
Di sisi lain, Maduro menyatakan tidak bersalah atas tuduhan AS terkait distribusi narkotika. Ia menegaskan dirinya masih merupakan presiden Venezuela, setelah muncul di pengadilan New York beberapa hari usai penangkapannya di Caracas oleh pasukan AS.
Menurut Ibrahim, penangkapan Maduro—yang disebut Trump dilakukan tanpa persetujuan Kongres—mengejutkan pasar global. Trump juga mengisyaratkan AS akan mengambil alih kendali sementara Venezuela dan membuka industri minyak negara tersebut dengan mengundang perusahaan minyak besar Amerika untuk berinvestasi.
Sentimen eksternal lainnya datang dari data ekonomi AS. Indeks PMI Manufaktur ISM AS untuk Desember 2025 tercatat turun menjadi 47,9, di bawah perkiraan 48,3 dan lebih rendah dari 48,2 pada November. Ibrahim menilai angka ini mencerminkan penurunan lanjutan aktivitas manufaktur, sekaligus menandai bulan kontraksi kesepuluh berturut-turut.
Selain itu, komentar Presiden Federal Reserve Minneapolis Neel Kashkari turut menjadi perhatian pasar. Kashkari disebut tetap bersikap hawkish dengan menilai inflasi masih terlalu tinggi, meski kebijakan moneter dinilai sudah lebih dekat ke posisi netral. Ia juga menggambarkan pasar tenaga kerja berada dalam kondisi “perekrutan rendah, pemecatan rendah”, yang menunjukkan perputaran tenaga kerja terbatas.
Dari dalam negeri, pergerakan rupiah juga terjadi seiring rilis data inflasi tahunan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Desember 2025 sebesar 0,64 persen secara bulanan (mtm). Dengan demikian, inflasi sepanjang 2025 tercatat 2,92 persen secara tahunan (yoy).
Inflasi 2025 sebesar 2,92 persen masih berada dalam kisaran target pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen. Namun, angka tersebut lebih tinggi dibanding inflasi 2024 sebesar 1,57 persen dan inflasi 2023 sebesar 2,61 persen.
BPS mencatat penyumbang utama inflasi Desember 2025 secara bulanan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 1,66 persen serta andil 0,48 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi dalam kelompok ini antara lain cabai rawit (andil 0,17 persen), daging ayam ras (0,09 persen), bawang merah (0,07 persen), ikan segar (0,04 persen), dan telur ayam ras (0,03 persen).
Komoditas lain yang turut memberi andil inflasi pada Desember 2025 meliputi emas perhiasan (0,07 persen), bensin (0,03 persen), serta tarif angkutan udara (0,02 persen). BPS juga mencatat cabai merah masih memberi andil deflasi sebesar 0,03 persen pada periode yang sama.
Secara tahunan, penyumbang utama inflasi Desember 2025 juga berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,33 persen. Komoditas utamanya meliputi cabai merah, ikan segar, cabai rawit, beras, dan daging ayam ras.
Adapun komoditas penyumbang utama inflasi sepanjang 2025 antara lain emas perhiasan, cabai merah, ikan segar, cabai rawit, dan beras. BPS mencatat sejumlah peristiwa yang memengaruhi indikator harga, termasuk tren kenaikan harga emas dunia yang berlanjut hingga akhir 2025 serta penyesuaian batasan harga jual eceran (HJE) hasil tembakau pada 1 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024.
Selain itu, BPS juga mencatat adanya paket stimulus ekonomi pada akhir 2025 berupa program diskon tiket transportasi pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
