Ketua Umum LPOI Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj MA menyerukan agar perang antara AS-Israel dan Iran segera dihentikan. Ia menilai eskalasi konflik bersenjata dapat menggerus fondasi tatanan internasional yang dibangun atas dasar hukum, keadilan, dan martabat manusia.
Dalam keterangannya pada Selasa (3/3/2026), Said menyampaikan bahwa LPOI sebagai asosiasi ormas Islam Indonesia memandang konflik bersenjata modern tidak hanya menimbulkan kerugian di wilayah perang. Menurutnya, perang berpotensi memicu krisis pangan, disrupsi energi, gelombang pengungsi, kemiskinan ekstrem, pelanggaran hak asasi manusia, serta instabilitas ekonomi global.
“Kami Asosiasi Muslim Indonesia menyerukan kepada seluruh komunitas global: Hentikan perang, akhiri Penjajahan. Tolak kolonialisme dalam segala wajahnya, baik militer, ekonomi, maupun structural,” kata Said.
Said menekankan bahwa korban terbesar dalam konflik bersenjata kerap adalah warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mereka, kata dia, kehilangan hak paling mendasar untuk hidup damai dan bermartabat.
Ia juga menyoroti praktik kolonialisme yang menurutnya dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari agresi militer, okupasi wilayah, dominasi ekonomi yang eksploitatif, hingga intervensi yang bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip kesetaraan antarnegara.
“Dunia tidak membutuhkan eskalasi. Dunia membutuhkan de-eskalasi yang bermartabat. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang berpijak pada nurani, bukan dominasi global,” tegasnya.
Melihat situasi di Timur Tengah, Said mengajak Indonesia berpegang pada amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ia menyebut amanat tersebut sebagai deklarasi universal yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam memperjuangkan keadilan global.
Menurut Said, dengan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia memiliki legitimasi historis, kredibilitas moral, dan posisi strategis untuk membangun jembatan dialog di tengah polarisasi dunia. Ia menilai Indonesia tidak cukup hanya menjadi pengamat, melainkan perlu terlibat aktif dalam mendorong solusi yang adil dan berimbang.
Said juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah konkret dan strategis dalam diplomasi internasional yang berorientasi pada perdamaian berkeadilan. Ia menegaskan Indonesia tidak boleh tunduk pada kekuatan mana pun, tidak terseret dalam rivalitas blok, serta tidak mengorbankan prinsip demi kompromi pragmatis.
Lebih lanjut, Said mengaitkan perdamaian dunia dengan ketahanan nasional. Ia menyebut stabilitas politik, kemandirian ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta persatuan nasional sebagai fondasi agar Indonesia berwibawa di forum internasional.
Ia mengajak masyarakat luas—mulai dari akademisi, tokoh agama, masyarakat sipil, dunia usaha, generasi muda, hingga diaspora—untuk memperkuat persatuan nasional dalam mendukung diplomasi yang tegas, independen, dan bermartabat. Said juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berani menghadapi tekanan yang dinilai merugikan kepentingan nasional.
Dalam pernyataannya, Said menegaskan persatuan rakyat sebagai kekuatan utama bangsa dan menyatakan kesiapan LPOI mendukung langkah negara berdasarkan konstitusi dan komitmen moral. Ia menutup seruannya dengan ajakan agar semua pihak menyatukan suara, tenaga, dan pikiran untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global.
Sementara itu, LPOI merilis lima poin sikap terkait gejolak di Iran. Pertama, Indonesia diminta memimpin diplomasi perdamaian secara proaktif dan berani, termasuk menginisiasi dialog tingkat tinggi, mendorong gencatan senjata permanen, memperjuangkan koridor kemanusiaan tanpa hambatan, serta menjadi mediator yang kredibel.
Kedua, Indonesia diminta menolak tunduk pada tekanan atau dominasi kekuatan mana pun dengan menegaskan politik luar negeri bebas dan aktif, tanpa intervensi dan tanpa subordinasi, serta memohon peninjauan kembali keikutsertaan dalam keanggotaan BOP (Board of Peace) demi kedaulatan NKRI dan kepentingan perdamaian.
Ketiga, LPOI mendorong penegakan supremasi hukum internasional tanpa standar ganda, termasuk akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, serta penolakan terhadap praktik impunitas yang dilegitimasi kepentingan geopolitik.
Keempat, LPOI menekankan penguatan keamanan nasional secara terintegrasi melalui stabilitas dan kedaulatan wilayah, penguatan pertahanan, ketahanan ekonomi, keamanan siber, serta diplomasi pertahanan yang strategis dan terukur.
Kelima, LPOI mendorong konsolidasi solidaritas global selatan dengan memperkuat kolaborasi negara-negara berkembang untuk menciptakan arsitektur global yang lebih demokratis, inklusif, dan setara.
