Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC) mengumumkan konstitusi untuk pembentukan negara merdeka di Yaman Selatan. Langkah yang dipandang STC sebagai deklarasi kemerdekaan ini memicu eskalasi terbaru dalam konflik berkepanjangan di Yaman dan menambah ketegangan di tingkat regional.
Sehari sebelum pengumuman itu, para pendukung STC menggelar demonstrasi di Aden pada Jumat (2/1/2026) dengan mengibarkan bendera Yaman Selatan. Aksi tersebut menjadi simbol dukungan terhadap tuntutan kemerdekaan dan otonomi lebih luas bagi wilayah selatan, yang memiliki sejarah sebagai negara terpisah sebelum bersatu dengan Yaman Utara pada 1990.
Pemimpin STC, Aidarous Al-Zubaidi, menyatakan konstitusi yang disusun kelompoknya akan diterapkan selama dua tahun. Setelah periode itu, STC berencana menggelar referendum agar masyarakat Yaman Selatan dapat menentukan nasib politik mereka.
Al-Zubaidi juga menyerukan dialog antara berbagai pihak di Yaman utara dan selatan untuk membahas “jalan dan mekanisme” yang, menurutnya, dapat menjamin hak-hak warga di selatan. Ia memperingatkan, jika pihak lain menolak dialog atau memilih tindakan militer, maka STC menyatakan “semua opsi” tetap terbuka.
Wilayah yang diklaim STC mencakup area yang sama dengan bekas Republik Demokratik Rakyat Yaman, negara yang berdiri pada 1967 hingga 1990. Pengumuman konstitusi ini dinilai sebagai langkah paling nyata STC sejauh ini dalam mengejar tujuan kemerdekaan yang telah lama mereka suarakan.
Meski demikian, di tengah ketidakpastian yang melanda wilayah selatan dalam beberapa pekan terakhir, dampak praktis dari deklarasi tersebut masih belum jelas. Perkembangan ini juga berpotensi menghambat upaya untuk mencegah konflik terbuka antara kelompok separatis dan pihak lain dalam koalisi yang dipimpin Arab Saudi.
Situasi di Yaman turut dipersulit oleh perseteruan antarkelompok yang didukung kekuatan regional. STC dilaporkan mengusir pasukan yang berafiliasi dengan Pasukan Perisai Nasional—yang didukung Arab Saudi—ketika mereka merebut dua wilayah penting. Perseteruan ini menambah ketegangan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi, dua sekutu utama dalam koalisi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.
UEA menyatakan menangani situasi tersebut dengan “menahan diri, koordinasi, dan komitmen yang disengaja untuk de-eskalasi,” serta menegaskan kebijakan luar negerinya memprioritaskan stabilitas regional. Sementara itu, Kementerian Pertahanan UEA pada Sabtu (3/1/2026) mengumumkan penarikan pasukan dari Yaman telah selesai, tanpa merinci jumlah personel maupun peralatan yang dipindahkan. Dalam beberapa hari terakhir, penerbangan kargo militer UEA dilaporkan keluar-masuk Yaman.
Rangkaian perkembangan ini menunjukkan perubahan dinamika kekuatan di lapangan, sekaligus membuka kemungkinan dampak baru terhadap upaya perdamaian yang lebih luas di Yaman.
