Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap inflasi dan dampak krisis global yang dinilai dapat menekan perekonomian masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Tito menekankan bahwa biaya hidup, khususnya harga pangan, menjadi perhatian utama. Ia menyebut lebih dari 60 persen masyarakat berfokus pada kebutuhan biaya hidup sehingga persoalan tersebut tidak bisa ditunda.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh. Menurutnya, inflasi merupakan masalah nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Kenaikan harga pangan, energi, dan logistik disebut berpotensi memicu tekanan sosial.
Ia juga mengingatkan adanya risiko besar apabila inflasi tidak terkendali, termasuk potensi terjadinya kerusuhan dan kerusakan fasilitas publik.
Tito menyoroti sejumlah faktor global yang dinilai turut memengaruhi kondisi di dalam negeri, salah satunya Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada harga energi. Kenaikan harga energi, kata dia, berimbas pada biaya transportasi dan distribusi barang.
Untuk itu, Tito meminta pemerintah daerah tidak bersikap pasif dan memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ia mendorong pemantauan harga secara real time dengan dukungan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Tito, upaya pengendalian inflasi perlu berfokus pada kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi. Ia juga mendorong penguatan ketahanan pangan lokal melalui urban farming dan hidroponik, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman saat pandemi COVID-19.
