Uni Eropa (UE) bersama sejumlah sekutu dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) meningkatkan dukungan politik dan militer untuk Greenland, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas stabilitas dan keamanan kawasan Arktika.
Langkah ini mengemuka setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyinggung keinginan Washington terhadap Greenland, wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark yang dinilai memiliki nilai strategis tinggi.
Kementerian Pertahanan Denmark pada Rabu (14/1) menyatakan pemerintah Denmark mulai memperkuat kehadiran militernya di dalam dan sekitar Greenland, serta mempererat koordinasi dengan sekutu NATO. Dalam rilis persnya, kementerian menyebut penguatan tersebut mencakup penambahan kapabilitas militer melalui pengerahan kapal perang, pesawat udara, dan personel militer.
Peningkatan itu dilakukan menjelang pertemuan trilateral Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung di Washington. Kementerian Pertahanan Denmark menyatakan tujuan langkah tersebut adalah melatih kemampuan beroperasi dalam kondisi unik Arktika sekaligus memperkuat jejak aliansi di kawasan itu demi keamanan Eropa dan trans-Atlantik.
Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen menyebut penguatan kehadiran militer ini sebagai respons atas tantangan keamanan Arktika yang kian kompleks. Ia menegaskan komitmen Denmark dan sekutu NATO untuk membangun kehadiran militer yang lebih permanen dan signifikan di wilayah tersebut.
Dukungan juga datang dari negara-negara Nordik. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan Swedia telah mengerahkan personel militernya ke Greenland atas permintaan Denmark sebagai bagian dari persiapan operasi “Arctic Endurance”. Angkatan Bersenjata Swedia mengonfirmasi personel mereka termasuk dalam kontingen awal yang tiba di Greenland.
Norwegia turut berkontribusi dengan mengirimkan dua staf militer. Menteri Pertahanan Norwegia Tore Sandvik menyatakan pengerahan itu ditujukan untuk memetakan kerja sama lanjutan antarsekutu. Ia menambahkan NATO sedang melakukan dialog intensif untuk memperkuat sistem keamanan di kawasan Arktika, termasuk di sekitar Greenland.
Selain langkah militer, dukungan politik di Eropa juga menguat. Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper menyerukan peningkatan kehadiran keamanan NATO di Arktika, yang ia sebut sebagai salah satu garis depan persaingan geopolitik global.
Di tingkat Uni Eropa, para pemimpin kelompok politik Parlemen Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam pernyataan pemerintahan Trump terkait Greenland. Mereka menilai pernyataan tersebut sebagai tantangan terbuka terhadap hukum internasional dan kedaulatan Denmark. Para pemimpin itu menegaskan keputusan mengenai masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan Denmark dan Greenland, serta menolak upaya eksternal untuk mengubah status quo wilayah tersebut.
Greenland merupakan wilayah berpemerintahan sendiri dalam Kerajaan Denmark, sementara urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri tetap menjadi kewenangan Kopenhagen. Amerika Serikat saat ini memiliki pangkalan militer di pulau tersebut.
Sejak kembali menjabat pada 2025, Presiden Donald Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk “mendapatkan” Greenland dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan. Pernyataan itu memicu kekhawatiran luas di kalangan negara-negara Eropa dan NATO.
