Ledakan yang mengguncang Caracas pada awal Januari segera memicu reaksi internasional dan mengubah krisis Venezuela menjadi sorotan keamanan global. Di tengah silang pendapat mengenai legitimasi tindakan militer yang diklaim Washington, Uni Eropa menegaskan garis utama responsnya: semua pihak diminta menahan diri dan tetap menghormati prinsip hukum internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Amerika Serikat menyatakan operasi militernya menargetkan struktur kekuasaan yang dianggap tidak sah, bahkan mengklaim Nicolás Maduro ditangkap dan diterbangkan keluar negeri. Namun sejumlah pemerintah mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan, sementara sebagian pihak lain menilai ada pembenaran defensif terkait dugaan jejaring kriminal lintas batas. Dalam situasi yang cepat berubah itu, posisi Uni Eropa tampil tegas pada norma, tetapi berhati-hati pada rincian operasional.
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk urusan kebijakan luar negeri dan keamanan, Kaja Kallas, menyatakan Brussels memantau perkembangan secara ketat. Ia juga menyebut Uni Eropa berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri AS serta berkoordinasi dengan perwakilan Uni Eropa di Caracas. Bagi Uni Eropa, menjaga kanal komunikasi dipandang penting agar pengaruh diplomatik tetap terbuka sekaligus mencegah eskalasi.
Selain penekanan pada prinsip hukum internasional, Uni Eropa menyoroti aspek praktis yang tak kalah mendesak, yakni keselamatan warga negara Uni Eropa di Venezuela. Ketidakpastian keamanan, potensi gangguan mobilitas, hingga risiko terganggunya layanan dasar menjadi perhatian dalam penanganan krisis yang bergerak cepat.
Di sisi lain, Komisi Eropa mendorong agar jalan keluar Venezuela ditempuh melalui transisi demokratis yang damai. Juru bicara Komisi Eropa, Anitta Hipper, menekankan pentingnya dialog yang melibatkan tokoh oposisi María Corina Machado dan Edmundo González Urrutia. González Urrutia sebelumnya memilih mengasingkan diri ke Spanyol setelah tekanan politik di dalam negeri. Bagi Uni Eropa, pelibatan aktor oposisi dalam proses politik dipandang sebagai cara mengurangi risiko kekosongan politik dan membuka ruang penyelesaian yang lebih stabil.
Namun, respons Eropa tidak sepenuhnya seragam. Italia, melalui Perdana Menteri Giorgia Meloni, cenderung menerima narasi bahwa tindakan tersebut bersifat defensif, dengan menyinggung ancaman hibrida yang dikaitkan dengan penyelundupan narkoba. Sementara itu Spanyol dan Slovakia menyampaikan kritik keras terhadap serangan, menekankan pentingnya kedaulatan dan risiko preseden buruk jika kekuatan militer digunakan tanpa rambu yang disepakati. Spanyol juga menyuarakan de-eskalasi dan menawarkan diri membantu pencarian solusi damai.
Dari luar Eropa, respons beragam turut membentuk atmosfer krisis. Kolombia, melalui Presiden Gustavo Petro, menekankan perdamaian dan penghormatan pada hukum internasional, menolak agresi terhadap kedaulatan Venezuela, serta mengumumkan pengerahan pasukan ke perbatasan. Kuba mengecam serangan dengan retorika paling keras, menyebutnya sebagai tindakan kriminal dan “terorisme negara”, serta menyerukan reaksi mendesak komunitas internasional. Rusia menyatakan keprihatinan dan mengutuk agresi bersenjata, menekankan pencegahan eskalasi dan perlunya dialog, serta menegaskan hak Venezuela menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan militer dari luar.
Di tengah pertukaran klaim dan kecaman tersebut, isu kunci yang mengemuka mencakup legitimasi tindakan militer, perlindungan warga sipil, hak asasi manusia, dan dampak krisis terhadap stabilitas internasional. Uni Eropa, dengan menempatkan Piagam PBB sebagai rujukan, berupaya menegaskan bahwa tujuan politik tidak boleh menghapus batas-batas penggunaan kekuatan. Pada saat yang sama, Uni Eropa juga mengaitkan sikap normatif itu dengan agenda transisi politik melalui dialog, seraya mempertahankan fokus pada perlindungan warga dan pencegahan eskalasi.
